DPR Minta Infrastruktur KUA Dibenahi

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Raihan Iskandar mengharapkan, agar Kantor Urusan Agama (KUA), dapat memersiapkan diri dengan merapihkan bangunan dan memperbaiki infrastruktur yang ada.

Hal ini agar masyarakat dapat tertarik menikah di KUA dan merayakan resepsi di sana. Karena saat ini kendala yang di dapat beberapa KUA bangunan infrastruktur dan ruangan tidak memadai.

Karenanya, dengan adanya kebijakan nikah gratis menjadi kegembiraan masyarakat. Oleh sebeb itu memang tidak harus mahal jika KUA dapat menyediakan fasilitas yang memadai.

“Ke depan mungkin dapat dianggarkan untuk perbaikan infrastruktur dan penyediaan balai nikah di KUA. Hal ini pasti akan mempermudah masyarakat yang menikah dibandingkan mereka menyewa gedung lain dan mahal biayanya,” kata Raihan saat dihubungi KORAN SINDO, Sabtu (12/7/2014).

Seharusnya pemerintah dapat memberikan kebijakan dengn mempermudah pembayaran bukan hanya meleati bank. Melainkan kantor pos yang keberadaanya lebih menyebar di bandingkan bank.

“Hal ini dikhawatirkan akan mempersulit masyarakat di daerah terpencil atau yang jaraknya jauh dari kota. Maka pembayaran lewat Kantor Pos dirasa lebih efetif untuk di jangkau,” ucapnya.

Menurut dia, pada prinsipnya sistem pembayaran yang sudah diatur oleh negara, maka harus dipertanggung jawabkan. Penyetoran melalui rekening Sekjen Kemenag dinilai tidak ada permasalahan. Karenanya uang nikah yang disetor masyarakat adalah pendapatan negara.

Berbeda dengan uang haji yang menjadi uang umat dan negara tidak bisa mengklaim. Namun permasalahanya saat ini uangnya mengendap dan tidak bisa digunakan. Untuk itu DPR dan pemerintah sedang merancang pembuatan badan pengelola keuangan haji.

“Ini beda dengan uang haji, kalau haji uang umat yang dititipkan ke negara. Kalau uang nikah, masyarakat yang berkepentingan bayar ke negara,” tandas Raihan.