Quick Count RRI Dikritik
Quick Count RRI Dikritik
A
A
A
JAKARTA - Tidak hanya sejumlah lembaga survei, Radio Republik Indonesia (RRI) juga menjadi sasaran kritik terkait rilis quick count atau hitung cepat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 lalu.
Tantowi Yahya Juru Bicara (Jubir) Tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyesalkan, RRI seharusnya tidak masuk ke wilayah aktivitas politik.
"RRI itu adalah lembaga penyiaran publik, karena sejatinya dibiayai oleh APBN. Tidak boleh menyerempet-nyerempet kepada satu aktivitas yang bersentuhan dengan politik," kata Tantowi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/7/2014).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar ini mengakui, maksud RRI baik tapi semua kemungkinan kurang diantisipasi termasuk jumlah kandidat yang sedang bertarung dalam pilpres.
Tantowi menilai, ketika pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon yakni, Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla, maka hasil hitung cepat tersebut rentan dikritik, apalagi berat sebelah.
"Ketika hasilnya tinggi sebelah sana, pasti akan menimbulkan protes apapun bentuknya. Karena itu sebaiknya sebagai LPP (Lembaga Penyiaran Publik RRI) sejatinya menjadi lembaga netral, bebas dari kepentingan apapun, harus tidak terlibat," tukasnya.
Tantowi Yahya Juru Bicara (Jubir) Tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyesalkan, RRI seharusnya tidak masuk ke wilayah aktivitas politik.
"RRI itu adalah lembaga penyiaran publik, karena sejatinya dibiayai oleh APBN. Tidak boleh menyerempet-nyerempet kepada satu aktivitas yang bersentuhan dengan politik," kata Tantowi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/7/2014).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar ini mengakui, maksud RRI baik tapi semua kemungkinan kurang diantisipasi termasuk jumlah kandidat yang sedang bertarung dalam pilpres.
Tantowi menilai, ketika pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon yakni, Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla, maka hasil hitung cepat tersebut rentan dikritik, apalagi berat sebelah.
"Ketika hasilnya tinggi sebelah sana, pasti akan menimbulkan protes apapun bentuknya. Karena itu sebaiknya sebagai LPP (Lembaga Penyiaran Publik RRI) sejatinya menjadi lembaga netral, bebas dari kepentingan apapun, harus tidak terlibat," tukasnya.
(maf)
Explore More