Lembaga Survei Menjamur karena Beragam Kepentingan Politik
A
A
A
JAKARTA - Standarisasi bagi lembaga survei sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya lembaga survei asal-asalan. Hal ini penting, karena lembaga survei semakin banyak bermunculan, bahkan hasil survei mereka banyak yang tidak sama.
Pakar pskologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menilai mengatakan salah satu faktor yang mendorong menjamurnya lembaga survei didasari beragamnya kepentingan politik di pemilu untuk memenangkan calon presiden (capres) tertentu.
"Padahal, makna sesungguhnya dari penelitian atau survei itu adalah bagaimana melihat pendapat atau opini publik yang sesungguhnya di masyarakat," ujar Hamdi di Jakarta, Selasa, 8 Juli 2014.
Hamdi menilai kemunculan lembaga survei tersebut untuk memengaruhi sikap pemilih yang masih mengambang. "Harusnya (lembaga survei) punya semacam standardisasi, kemudian punya standardisasi metodologi," tukasnya.
Sementara itu Ketua Persepi Nico Harjanto sekaligus Ketua Yayasan Populi Center berpendapat, untuk menjaga objektifitas survei maka yang perlu didorong ke depan adalah aspek etika bagi lembaga survei.
Lanjutnya, aspek etika ini diharapkan dapat menghindari adanya manipulasi hasil survei untuk kepentingan tertentu atau pesanan tertentu. “Yang efektif membatasi itu bukan aturan-aturan tertulis, tapi etika. Nah, yang bisa ngerem niatan jahat itu adalah etika,” lanjut Nico.
Pakar pskologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menilai mengatakan salah satu faktor yang mendorong menjamurnya lembaga survei didasari beragamnya kepentingan politik di pemilu untuk memenangkan calon presiden (capres) tertentu.
"Padahal, makna sesungguhnya dari penelitian atau survei itu adalah bagaimana melihat pendapat atau opini publik yang sesungguhnya di masyarakat," ujar Hamdi di Jakarta, Selasa, 8 Juli 2014.
Hamdi menilai kemunculan lembaga survei tersebut untuk memengaruhi sikap pemilih yang masih mengambang. "Harusnya (lembaga survei) punya semacam standardisasi, kemudian punya standardisasi metodologi," tukasnya.
Sementara itu Ketua Persepi Nico Harjanto sekaligus Ketua Yayasan Populi Center berpendapat, untuk menjaga objektifitas survei maka yang perlu didorong ke depan adalah aspek etika bagi lembaga survei.
Lanjutnya, aspek etika ini diharapkan dapat menghindari adanya manipulasi hasil survei untuk kepentingan tertentu atau pesanan tertentu. “Yang efektif membatasi itu bukan aturan-aturan tertulis, tapi etika. Nah, yang bisa ngerem niatan jahat itu adalah etika,” lanjut Nico.
(kur)