Migrant Care Sesalkan Insiden Pilpres di Hong Kong
Senin, 07 Juli 2014 - 15:20 WIB
Migrant Care Sesalkan Insiden Pilpres di Hong Kong
A
A
A
JAKARTA - Migrant Care menyesalkan sikap dan kinerja penyelenggara pemilu di Hong Kong. LSM yang membidani buruh migran ini menyalahkan penyelenggara pemilu atas terjadinya kekisruan pemilu di negeri itu pada Minggu 6 Juli 2014.
Migrant Care melalui siaran persnya yang dikirim ke Sindonews pada Senin (7/7/2014) menyataan penyelenggaraan pilpres di Victoria Park, Hong Kong berakhir pilu.
"Meningkatnya partsipasi pemilih pada Pilpres 2014 hingga 3 kali lipat dari Pileg lalu, yakni 23.863 pemilih, semestinya menjadi kabar gembira bagi demokrasi," tulis Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah dalam siaran persnya.
Namun Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong selaku penyelenggara pemilu, kata dia, tidak memiliki kesiapan yang signifikan dalam tata kelola TPS dengan jumlah pemilih yang banyak.
Menurut dia, ketidaksiapan ini memunculkan insiden pada akhir penutupan TPS. Insiden tersebut adalah hilangnya hak konstitusional ratusan pembantu rumah tangga migran yang sudah mengantre di depan TPS di Victoria Park hanya karena alasan sewa dan izin penggunaan lapangan itu hanya sampai pukul 17.00.
Dia menyatakan pada saat insiden terjadi, s hadir dua komisioner KPU dan ketua Bawaslu yang sedang memantau pemungutan suara.
Namun kehadiran mereka ternyata tidak bisa memastikan bahwa PRT migran di Hongkong yang belum dapat hak pilih bisa menunaikan hak politiknya.
"Seharusnya mereka memiliki sikap yang tegas untuk pasang badan guna memenuhi hak konstitusional buruh migran untuk memilih," tulis Anis.
Dia menegaskan, pihaknya sangat menyesalkan minimnya inovasi dari para penyelenggara pemilu di Hong Kong dan lebih terpaku pada aturan baku Pemilu yang sebenarnya bisa disesuaikan dengan situasi setempat.
"Migrant Care menuntut KPU dan PPLN Hong Kong untuk segera memfasilitasi PRT migran yang belum memilih untuk menggunakan hak pilihnya," tulis Anis.
Migrant Care melalui siaran persnya yang dikirim ke Sindonews pada Senin (7/7/2014) menyataan penyelenggaraan pilpres di Victoria Park, Hong Kong berakhir pilu.
"Meningkatnya partsipasi pemilih pada Pilpres 2014 hingga 3 kali lipat dari Pileg lalu, yakni 23.863 pemilih, semestinya menjadi kabar gembira bagi demokrasi," tulis Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah dalam siaran persnya.
Namun Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong selaku penyelenggara pemilu, kata dia, tidak memiliki kesiapan yang signifikan dalam tata kelola TPS dengan jumlah pemilih yang banyak.
Menurut dia, ketidaksiapan ini memunculkan insiden pada akhir penutupan TPS. Insiden tersebut adalah hilangnya hak konstitusional ratusan pembantu rumah tangga migran yang sudah mengantre di depan TPS di Victoria Park hanya karena alasan sewa dan izin penggunaan lapangan itu hanya sampai pukul 17.00.
Dia menyatakan pada saat insiden terjadi, s hadir dua komisioner KPU dan ketua Bawaslu yang sedang memantau pemungutan suara.
Namun kehadiran mereka ternyata tidak bisa memastikan bahwa PRT migran di Hongkong yang belum dapat hak pilih bisa menunaikan hak politiknya.
"Seharusnya mereka memiliki sikap yang tegas untuk pasang badan guna memenuhi hak konstitusional buruh migran untuk memilih," tulis Anis.
Dia menegaskan, pihaknya sangat menyesalkan minimnya inovasi dari para penyelenggara pemilu di Hong Kong dan lebih terpaku pada aturan baku Pemilu yang sebenarnya bisa disesuaikan dengan situasi setempat.
"Migrant Care menuntut KPU dan PPLN Hong Kong untuk segera memfasilitasi PRT migran yang belum memilih untuk menggunakan hak pilihnya," tulis Anis.
(dam)
