Janji Panglima TNI Jaga Netralitas Diapresiasi
Senin, 07 Juli 2014 - 01:42 WIB
Janji Panglima TNI Jaga Netralitas Diapresiasi
A
A
A
JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara institusi diyakini takkan mungkin terlibat dalam kecurangan di Pilpres 2014. Apalagi Panglima TNI Jenderal Moeldoko sudah menegaskan komitmen antikecurangan pemilu itu.
Peneliti militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan laporan dari beberapa daerah, potensi itu masih ada. Namun ia juga yakin kalaupun itu terjadi, bukan mewakili institusi TNI.
“Terlalu mahal ongkos sosialnya bagi TNI untuk mengorbankan pencapaian prestasinya selama 16 tahun ini untuk menjadi TNI profesional," kata Jaleswari di Jakarta, Minggu (6/7/2014).
"Saya setuju dengan Bapak Moeldoko yang akan memberikan sanksi sekeras-kerasnya bagi siapapun pelanggarnya tanpa pandang bulu. Jangan sampai gara-gara segelintir orang, institusi TNI tercoreng namanya," ucapnya.
Dikatakannya, di masa tenang menjelang pilpres, banyak hal bisa terjadi seperti politik uang, kampanye hitam terselubung, intimidasi hingga mobilisasi aparat keamanan dimungkinkan terjadi.
Moeldoko sendiri, dalam sebuah diskusi di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 4 Juli 2014, sudah berbicara soal komitmen TNI mendukung pilpres.
“Apabila nantinya ditemukan kecurangan, TNI akan menangkap dan menyerahkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, Bawaslu maupun pihak yang berwenang lainnya. TNI akan ikut berperan aktif, sehingga kehadirannya membawa manfaat bagi bangsa dan negara tercinta," kata Moeldoko.
Jaleswari melanjutkan, dirinya mengapresiasi komitmen netralitas sebagaimana disampaikan Moeldoko itu. Apalagi, Moeldoko juga tahu bahwa TNI akan ikut berperan aktif sehingga kehadirannya membawa manfaat bagi bangsa.
"Pernyataan Pangima TNI ini bisa menjadi garansi kita untuk melaporkan semua potensi kecurangan yang ada dalam kaitannya dengan penggunaan TNI aktif dalam pilpres.“
"Banyak prajurit TNI yang menginginkan TNI profesional dan netral urusan pilpres ini. Jika hal ini dilanggar, jangan segan untuk menagih janji Panglima TNI," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa potensi kecurangan terbesar berada di daerah-daerah dan desa-desa yang jauh dari akses informasi yang memadai. Karenanya, dia berharap para relawan yang telah berjuang keras untuk menyukseskan pilpres kali ini juga memberikan perhatian serius di wilayah dimaksud.
“Kita butuh banyak saksi, banyak relawan, dan tenaga yang peduli mengawal pilpres ini. Ini bukan sekadar mencari presiden untuk lima tahun mendatang, melainkan memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik” tandasnya.
Peneliti militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan laporan dari beberapa daerah, potensi itu masih ada. Namun ia juga yakin kalaupun itu terjadi, bukan mewakili institusi TNI.
“Terlalu mahal ongkos sosialnya bagi TNI untuk mengorbankan pencapaian prestasinya selama 16 tahun ini untuk menjadi TNI profesional," kata Jaleswari di Jakarta, Minggu (6/7/2014).
"Saya setuju dengan Bapak Moeldoko yang akan memberikan sanksi sekeras-kerasnya bagi siapapun pelanggarnya tanpa pandang bulu. Jangan sampai gara-gara segelintir orang, institusi TNI tercoreng namanya," ucapnya.
Dikatakannya, di masa tenang menjelang pilpres, banyak hal bisa terjadi seperti politik uang, kampanye hitam terselubung, intimidasi hingga mobilisasi aparat keamanan dimungkinkan terjadi.
Moeldoko sendiri, dalam sebuah diskusi di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 4 Juli 2014, sudah berbicara soal komitmen TNI mendukung pilpres.
“Apabila nantinya ditemukan kecurangan, TNI akan menangkap dan menyerahkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, Bawaslu maupun pihak yang berwenang lainnya. TNI akan ikut berperan aktif, sehingga kehadirannya membawa manfaat bagi bangsa dan negara tercinta," kata Moeldoko.
Jaleswari melanjutkan, dirinya mengapresiasi komitmen netralitas sebagaimana disampaikan Moeldoko itu. Apalagi, Moeldoko juga tahu bahwa TNI akan ikut berperan aktif sehingga kehadirannya membawa manfaat bagi bangsa.
"Pernyataan Pangima TNI ini bisa menjadi garansi kita untuk melaporkan semua potensi kecurangan yang ada dalam kaitannya dengan penggunaan TNI aktif dalam pilpres.“
"Banyak prajurit TNI yang menginginkan TNI profesional dan netral urusan pilpres ini. Jika hal ini dilanggar, jangan segan untuk menagih janji Panglima TNI," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa potensi kecurangan terbesar berada di daerah-daerah dan desa-desa yang jauh dari akses informasi yang memadai. Karenanya, dia berharap para relawan yang telah berjuang keras untuk menyukseskan pilpres kali ini juga memberikan perhatian serius di wilayah dimaksud.
“Kita butuh banyak saksi, banyak relawan, dan tenaga yang peduli mengawal pilpres ini. Ini bukan sekadar mencari presiden untuk lima tahun mendatang, melainkan memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik” tandasnya.
(kri)
