KIP Minta Kedua Capres Terbuka Kepatuhan Bayar Pajak
Jum'at, 04 Juli 2014 - 19:36 WIB
KIP Minta Kedua Capres Terbuka Kepatuhan Bayar Pajak
A
A
A
JAKARTA - Komisi Informasi Publik (KIP) meminta kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla memanfaatkan waktu sisa kampanye untuk menyampaikan informasi yang bukan saja soal rencana program dan visi-misi.
Menurut Wakil Ketua KIP John Fresly, penilaian dari masyarakat bukan saja berasal dari visi-misi yang disampaikan masing-masing calon. Tetapi, faktor lain yang menyangkut kepatuhan membayar pajak, serta asal harta kekayaan juga menjadi harapan publik diinformasikan secara terbuka.
"Untuk secara sukarela menyampaikan informasi-informasi yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini seperti informasi mengenai data pajak sebagai indikator bagi publik menilai kepatuhan membayar pajak dari calon pemimpinnya," ujar John, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Selain itu, katanya, publik juga masih mengharapkan hasil tes kesehatan masing-masing calon, termasuk soal audit dan pemeriksaan harta kekayaan capres dan cawapres oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
John berpendapat, harapan publik agar setiap capres dan cawapres membuka soal kepatuhan membayar pajak, serta asal harta kekayaan, dinilainya banyak diminta publik untuk diinformasikan. Bahkan, permintaan tersebut masuk trending topic.
"Agar pertanyaan-pertanyaan itu tidak menggelinding menjadi isu dan informasi yang mengarah kepada prasangka dan fitnah," tungkasnya.
KIP menyatakan, informasi keterbukaan mengenai permintaan publik tersebut masuk kategori dikecualikan menurut Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Namun menurut Pasal 18 UU tersebut, pengecualian itu menjadi tidak berlaku atau bisa dikesampingkan apabila capres dan cawapres dengan sendirinya atau secara sukarela membuka informasi-informasi tersebut kepada publik.
Menurut Wakil Ketua KIP John Fresly, penilaian dari masyarakat bukan saja berasal dari visi-misi yang disampaikan masing-masing calon. Tetapi, faktor lain yang menyangkut kepatuhan membayar pajak, serta asal harta kekayaan juga menjadi harapan publik diinformasikan secara terbuka.
"Untuk secara sukarela menyampaikan informasi-informasi yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini seperti informasi mengenai data pajak sebagai indikator bagi publik menilai kepatuhan membayar pajak dari calon pemimpinnya," ujar John, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Selain itu, katanya, publik juga masih mengharapkan hasil tes kesehatan masing-masing calon, termasuk soal audit dan pemeriksaan harta kekayaan capres dan cawapres oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
John berpendapat, harapan publik agar setiap capres dan cawapres membuka soal kepatuhan membayar pajak, serta asal harta kekayaan, dinilainya banyak diminta publik untuk diinformasikan. Bahkan, permintaan tersebut masuk trending topic.
"Agar pertanyaan-pertanyaan itu tidak menggelinding menjadi isu dan informasi yang mengarah kepada prasangka dan fitnah," tungkasnya.
KIP menyatakan, informasi keterbukaan mengenai permintaan publik tersebut masuk kategori dikecualikan menurut Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Namun menurut Pasal 18 UU tersebut, pengecualian itu menjadi tidak berlaku atau bisa dikesampingkan apabila capres dan cawapres dengan sendirinya atau secara sukarela membuka informasi-informasi tersebut kepada publik.
(kri)
