Kubu Prabowo Tepis Isu Tolak Pilpres Langsung
Kubu Prabowo Tepis Isu Tolak Pilpres Langsung
A
A
A
JAKARTA - Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menepis isu calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto tidak menginginkan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 secara langsung.
Anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Haris Bobby Hoe menegaskan Gerindra tidak menyinggung persoalan pemilu lansung maupun tidak langsung.
Dia hanya melihat UUD 1945 sudah jauh dari semangat awal para pendiri bangsa, sehingga Prabowo menyatakan ingin kembali ke UUD 1945 yang asli.
"Yang kita luruskan soal pilpres itu kan, kita enggak fokus di pilpres langsung atau tidak langsung. Tapi yang kita inginkan kalau konstitusi ini kembalikan ke jalan yang benar. Itu bisa kita dapat dengan kembalinya ke UUD 1945 yang asli," tutur Bobby di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Jumat (4/7/2014).
Dia menyebutkan, alasan Prabowo ingin kembali menerapkan UUD 1945 yang asli adalah untuk melindungi hak konstitusional rakyat di sektor ekonomi dan pengeloalaan sumber daya alam Indonesia.
"Contohnya seperti penguasaan negara dalam sumber daya alam Indonesia di Pasal 33 UUD 1945. Ada beberapa hal yang mesti diubah karena telah jauh dari semangat pendiri bangsa. Hal ini agar sesuai dengan kepentingan rakyat," ujarnya.
Anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Haris Bobby Hoe menegaskan Gerindra tidak menyinggung persoalan pemilu lansung maupun tidak langsung.
Dia hanya melihat UUD 1945 sudah jauh dari semangat awal para pendiri bangsa, sehingga Prabowo menyatakan ingin kembali ke UUD 1945 yang asli.
"Yang kita luruskan soal pilpres itu kan, kita enggak fokus di pilpres langsung atau tidak langsung. Tapi yang kita inginkan kalau konstitusi ini kembalikan ke jalan yang benar. Itu bisa kita dapat dengan kembalinya ke UUD 1945 yang asli," tutur Bobby di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Jumat (4/7/2014).
Dia menyebutkan, alasan Prabowo ingin kembali menerapkan UUD 1945 yang asli adalah untuk melindungi hak konstitusional rakyat di sektor ekonomi dan pengeloalaan sumber daya alam Indonesia.
"Contohnya seperti penguasaan negara dalam sumber daya alam Indonesia di Pasal 33 UUD 1945. Ada beberapa hal yang mesti diubah karena telah jauh dari semangat pendiri bangsa. Hal ini agar sesuai dengan kepentingan rakyat," ujarnya.
(dam)
Explore More