Prabowo Akan Letakkan Dasar Sipil di Atas Militer
Rabu, 02 Juli 2014 - 11:53 WIB
Prabowo Akan Letakkan Dasar Sipil di Atas Militer
A
A
A
SURABAYA - Meski berlatar belakang militer bukan lantas Prabowo Subianto ketika terpilih menjadikan Indonesia di bawah kendali militer. Pernyataan ini menepis anggapan dari isu yang digulirkan oleh pihak lawan bahwa Prabowo akan memerintah dengan cara militer.
Mantan Kepala Staff Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Mayjend (Purn) Kivlan Zein menyatakan, bahwa Prabowo tidak akan memerintah dengan cara militer.
"Saya kenal sekali dengan Prabowo. Saya menjamin bahwa ketika Prabowo terpilih menjadi Presiden akan meletakkan dasar sipil di atas militer," kata Kivlan saat diskusi nasional yang digelar oleh Relawan Indonesia Satu (RI-1) di Surabaya, Rabu (2/7/2014).
Kivlan mengatakan, Prabowo bersama alumni AKABRI tahun 1971 ke atas memang mendukung penuh tampuk kepemimpinan nasional akan diserahkan kepada sipil atau menghapus Dwi fungsi ABRI setelah pemerintah Indonesia stabil.
"Nah, kondisi inilah menjadi penyebab kenapa mantan Pangab Jenderal (Purn) Wiranto tidak suka kepadanya," ucapnya.
Dan sesuai rencana sipil di atas militer dalam mengelola negara itu akan dilakukan setelah tahun 2002, tapi ada kecelakaan dimana rakyat Indonesia sudah tak mau dipimpin Soeharto sehingga mengambil mandatnya kembali pada tahun 1998.
"Para jenderal di bawah komando Wiranto tidak suka dengan wacana tersebut, sehingga berusaha mati-matian mempertahankan Dwi Fungsi ABRI. Makanya paska Pak Harto lengser digantikan Habibie, Wiranto cs terus berusaha menyingkirkan Prabowo dengan segala cara. Saya ini saksi hidup kalau Prabowo tak terlibat kerusuhan tahun 1998," tegasnya.
Padahal dengan dicabutnya Dwi Fungsi ABRI, lanjut Kivlan maka tugas keamanan nantinya akan diserahkan kepada polisi, sedangkan TNI bertugas memperkuat sistem pertahanan baik dari acamanan dalam negeri maupun luar negeri.
Sistem pertahanan itu akan menjadi kuat maka perlu melibatkan seluruh warga negara sehingga dikenal dengan istilah Hamkamrata. Hingga kini, bangsa Indonesia belum bisa melindungi tumpah darah Indonesia, bahkan lalu lintas udara masih dikendalikan oleh negara kecil Singapura.
Indonesia ke depan memerlukan pemimpin yang tegas dan bisa melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. "Dari dua pasangan capres-cawapres yang ada, menurut saya yang terbaik adalah Prabowo-Hatta," pungkasnya.
Mantan Kepala Staff Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Mayjend (Purn) Kivlan Zein menyatakan, bahwa Prabowo tidak akan memerintah dengan cara militer.
"Saya kenal sekali dengan Prabowo. Saya menjamin bahwa ketika Prabowo terpilih menjadi Presiden akan meletakkan dasar sipil di atas militer," kata Kivlan saat diskusi nasional yang digelar oleh Relawan Indonesia Satu (RI-1) di Surabaya, Rabu (2/7/2014).
Kivlan mengatakan, Prabowo bersama alumni AKABRI tahun 1971 ke atas memang mendukung penuh tampuk kepemimpinan nasional akan diserahkan kepada sipil atau menghapus Dwi fungsi ABRI setelah pemerintah Indonesia stabil.
"Nah, kondisi inilah menjadi penyebab kenapa mantan Pangab Jenderal (Purn) Wiranto tidak suka kepadanya," ucapnya.
Dan sesuai rencana sipil di atas militer dalam mengelola negara itu akan dilakukan setelah tahun 2002, tapi ada kecelakaan dimana rakyat Indonesia sudah tak mau dipimpin Soeharto sehingga mengambil mandatnya kembali pada tahun 1998.
"Para jenderal di bawah komando Wiranto tidak suka dengan wacana tersebut, sehingga berusaha mati-matian mempertahankan Dwi Fungsi ABRI. Makanya paska Pak Harto lengser digantikan Habibie, Wiranto cs terus berusaha menyingkirkan Prabowo dengan segala cara. Saya ini saksi hidup kalau Prabowo tak terlibat kerusuhan tahun 1998," tegasnya.
Padahal dengan dicabutnya Dwi Fungsi ABRI, lanjut Kivlan maka tugas keamanan nantinya akan diserahkan kepada polisi, sedangkan TNI bertugas memperkuat sistem pertahanan baik dari acamanan dalam negeri maupun luar negeri.
Sistem pertahanan itu akan menjadi kuat maka perlu melibatkan seluruh warga negara sehingga dikenal dengan istilah Hamkamrata. Hingga kini, bangsa Indonesia belum bisa melindungi tumpah darah Indonesia, bahkan lalu lintas udara masih dikendalikan oleh negara kecil Singapura.
Indonesia ke depan memerlukan pemimpin yang tegas dan bisa melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. "Dari dua pasangan capres-cawapres yang ada, menurut saya yang terbaik adalah Prabowo-Hatta," pungkasnya.
(maf)
