Transparansi Lembaga Survei di The Sydney Morning Dipertanyakan
Sabtu, 28 Juni 2014 - 06:59 WIB
Transparansi Lembaga Survei di The Sydney Morning Dipertanyakan
A
A
A
JAKARTA - Media Australia The Sydney Morning Herald mengungkapkan, sejumlah lembaga survei memiliki kedekatan dengan salah satu kontestan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Dalam pemberitaan di media tersebut, dikatakan beberapa lembaga survei diduga memiliki relasi ke Joko Widodo (Jokowi), sengaja tidak dipublikasikan, karena khawatir sebagian pendukung Jokowi beralih ke Prabowo Subianto.
Pasalnya, The Sydney Morning memberitakan hasil survei di Indonesia terkait elektabilitas Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Dalam berita itu dikatakan elektabilitas Prabowo mencapai 51,2 persen sementara Joko Widodo hanya mencapai 48,8 persen.
Presidium Nasional Jaringan Muda Nahdlatul Ilama (NU), Arif Hidayat mengatakan, prinsipnya ada beberapa hal yang harus dipegang oleh lembaga survei.
"Prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bagi lembaga survei yang kita anggap semi, karena dia sebagai lembaga konsultan politik dan juga lembaga survei," kata Arif Hidayat saat dihubungi Sindonews, Jumat 27 Juni 2014 malam.
Menurutnya, jika lembaga survei yang telah diakui, sudah sepatutnyalah mengumumkan dan wajib memberikan informasi terkait momentum yang tengah dihadapi saat ini, yakni Pilpres 2014.
"Jika dilakukan tidak transparansi dan akuntabilitas, maka ada pelanggaran etik yang dilakukan lembaga survei tersebut," ucap Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pancasila, Hukum, dan Demokrasi Universitas Negeri Semarang (Puskaphdem-Unnes) tersebut.
"Kalau hasil dan data awal saja tidak bisa diakses, gimana dengan pendanaanya. Karena bagaimanapun hasil survei sangat penting untuk pendidikan politik," pungkasnya.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research and Consulting (SRMC), dan Indikator, hingga saat ini belum mengeluarkan hasil survei terbaru, mengenai elektabilitas Capres Prabowo dan Capres Jokowi.
Dalam pemberitaan di media tersebut, dikatakan beberapa lembaga survei diduga memiliki relasi ke Joko Widodo (Jokowi), sengaja tidak dipublikasikan, karena khawatir sebagian pendukung Jokowi beralih ke Prabowo Subianto.
Pasalnya, The Sydney Morning memberitakan hasil survei di Indonesia terkait elektabilitas Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Dalam berita itu dikatakan elektabilitas Prabowo mencapai 51,2 persen sementara Joko Widodo hanya mencapai 48,8 persen.
Presidium Nasional Jaringan Muda Nahdlatul Ilama (NU), Arif Hidayat mengatakan, prinsipnya ada beberapa hal yang harus dipegang oleh lembaga survei.
"Prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bagi lembaga survei yang kita anggap semi, karena dia sebagai lembaga konsultan politik dan juga lembaga survei," kata Arif Hidayat saat dihubungi Sindonews, Jumat 27 Juni 2014 malam.
Menurutnya, jika lembaga survei yang telah diakui, sudah sepatutnyalah mengumumkan dan wajib memberikan informasi terkait momentum yang tengah dihadapi saat ini, yakni Pilpres 2014.
"Jika dilakukan tidak transparansi dan akuntabilitas, maka ada pelanggaran etik yang dilakukan lembaga survei tersebut," ucap Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pancasila, Hukum, dan Demokrasi Universitas Negeri Semarang (Puskaphdem-Unnes) tersebut.
"Kalau hasil dan data awal saja tidak bisa diakses, gimana dengan pendanaanya. Karena bagaimanapun hasil survei sangat penting untuk pendidikan politik," pungkasnya.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research and Consulting (SRMC), dan Indikator, hingga saat ini belum mengeluarkan hasil survei terbaru, mengenai elektabilitas Capres Prabowo dan Capres Jokowi.
(maf)
