Efektivitas Penggunaan Pesawat Intai Diragukan
Selasa, 24 Juni 2014 - 13:35 WIB
Efektivitas Penggunaan Pesawat Intai Diragukan
A
A
A
JAKARTA - Efektivitas penggunaan pesawat intai tanpa awak atau drone untuk menjaga perairan dan wilayah perbatasan Indonesia diragukan. Selain biayanya mahal, Indonesia belum memiliki teknologi dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pesawat intai tanpa awak itu.
Dalam debat kandidat sesi ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu 22 Juni 2014 malam, calon presiden nomor urut satu Joko Widodo menginginkan Indonesia memiliki pesawat tanpa awak atau drone untuk melindungi luas wilayah Indonesia.
Hal itu diungkapkan Jokowi ketika menjawab pertanyaan moderator mengenai cara melindungi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
Anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Bara Hasibuan mengatakan, untuk membeli drone, perlu melihat kesiapan pemerintah.
"Dari teknologi, harus kita lihat dulu apakah kita memang sekarang siap untuk menggunakan drone," ujar Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Bara Hasibuan di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Selasa (24/6/2014).
Bara mempertanyakan tentang jumlah drone untuk mengawasi seluruh wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Persoalan jumlah berkaitan dengan anggaran yang tentunya sangat besar.
Sementara, kata dia, kebutuhan untuk mengamankan perairan nusantara dari penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar sudah mendesak. "Kalau memang kita setuju menggunakan drone untuk mengawasi perairan kita, ada berapa jumlah drone yang kita butuhkan. Tentu akan membutuhkan biaya besar. Kita tahu soal illegal fishing, perairan kita sering dimasuki kapal-kapal dari Malaysia, Vietnam, China, adalah masalah yang sangat mendesak dan harus ditangani. Saya takut, waktunya akan sangat lama. Dari segi biaya mungkin dalan hal ini kita belum siap," ujar dia.
Sementara itu, dari segi teknologi, Bara menilai ada sensivitas terkait hal keamanan karena Indonesia belum memiliki satelit untuk mengoperasikan pesawat tanpa awak tersebut.
"Dalam teknologi mungkin ada sensitivitas soal keamanan nasional kalau kita memakai satelit negara lain. Tentu saja kita tidak bisa menyebar data keamanan negara dengan teknologi yang dikuasai oleh negara lain," tutur Bara.
Dalam debat kandidat sesi ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu 22 Juni 2014 malam, calon presiden nomor urut satu Joko Widodo menginginkan Indonesia memiliki pesawat tanpa awak atau drone untuk melindungi luas wilayah Indonesia.
Hal itu diungkapkan Jokowi ketika menjawab pertanyaan moderator mengenai cara melindungi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
Anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Bara Hasibuan mengatakan, untuk membeli drone, perlu melihat kesiapan pemerintah.
"Dari teknologi, harus kita lihat dulu apakah kita memang sekarang siap untuk menggunakan drone," ujar Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Bara Hasibuan di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Selasa (24/6/2014).
Bara mempertanyakan tentang jumlah drone untuk mengawasi seluruh wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Persoalan jumlah berkaitan dengan anggaran yang tentunya sangat besar.
Sementara, kata dia, kebutuhan untuk mengamankan perairan nusantara dari penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar sudah mendesak. "Kalau memang kita setuju menggunakan drone untuk mengawasi perairan kita, ada berapa jumlah drone yang kita butuhkan. Tentu akan membutuhkan biaya besar. Kita tahu soal illegal fishing, perairan kita sering dimasuki kapal-kapal dari Malaysia, Vietnam, China, adalah masalah yang sangat mendesak dan harus ditangani. Saya takut, waktunya akan sangat lama. Dari segi biaya mungkin dalan hal ini kita belum siap," ujar dia.
Sementara itu, dari segi teknologi, Bara menilai ada sensivitas terkait hal keamanan karena Indonesia belum memiliki satelit untuk mengoperasikan pesawat tanpa awak tersebut.
"Dalam teknologi mungkin ada sensitivitas soal keamanan nasional kalau kita memakai satelit negara lain. Tentu saja kita tidak bisa menyebar data keamanan negara dengan teknologi yang dikuasai oleh negara lain," tutur Bara.
(dam)
