Pemerataan Pembangunan Persoalan yang Belum Tuntas

JAKARTA - Masalah pemerataan pembangunan di sejumlah daerah di Indonesia, masih menjadi pertanyaan besar bagi pemimpin selanjutnya.

Apakah pemerataan pembangunan itu bisa dilakukan dengan adil, atau masih dalam konteks lama, yang berpusat di Jawa saja.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan, kemanakah identitas Indonesia selama ini. Karena, standar kualitas pemerataan di Indonesia seharusnya sama.

"NKRI harga mati selesai, apa betul begitu? Bagaimana di Papua? Sayang sekali semua berbicara pada tatanan tidak membumi. Tanpa membumi, itu semua hanya shopping list. Bukan hanya what to do? Tapi juga how to do-nya itu bagaimana ?," kata Indria dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (19/6/2014).

Dalam pemilihan sosok capres-cawapres, Indria mengatakan, presiden mendatang haruslah yang bisa menuju konsolidasi demokrasi.

"Persoalan kita yang mendasar adalah kondolidasi demokrasi. Kita membutuhkan demokrasi yang baik, yang dapat melahirkan wakil rakyat yang baik, yang dapat melahirkan kebijakan yang baik, kebijakan yang memihak rakyat," ujarnya

Dia mengatakan, orang yang terpilih menjadi anggota DPR dan MPR harusnya bisa melahirkan kebijakan yang mementingkan masyarakat.

"Dasarnya itu membuat kebijakan. Caranya? Dengan proses demokratis yang memperhatikan rakyat. Tapi sekarang tidak, hanya memperhatikan pemimpin," pungkasnya.