PDIP Pastikan Transkip Mega-Basrief Tidak Benar
Rabu, 18 Juni 2014 - 17:31 WIB
PDIP Pastikan Transkip Mega-Basrief Tidak Benar
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan dokumen transkip pembicaraan antara Megawati Soekarnoputri dengan Jaksa Agung Basrief Arief tidak benar adanya.
Diberitakan, transkip tersebut berisi percakapan Mega dan Basrief agar Joko Widodo tidak diseret-seret dalam kasus markup pengadaan bus Transjakarta.
Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristyanto mengatakan, pihaknya telah memastikan kebenaran kabar berita tersebut. "Kami memastikan itu tidak benar, Ibu Mega tidak pernah menelepon Jaksa Agung," ujar Hasto saat dihubungi wartawan, Rabu (18/6/2014).
Hasto juga telah memastikan kebenarannya ke Kejaksaan Agung dan KPK. Kedua pihak juga tidak membenarkan kabar tersebut.
PDIP mengaku heran sekaligus menyesalkan cara-cara untuk menyerang Joko Widodo atau Jokowi sudah menghalalkan segala cara.
"Sebelum-sebelumnya kan juga ada, seperti itu seolah tidak ada efek jera, sekarang dilakukan lagi, ini sudah tidak sehat," kata Hasto.
"Kami juga dengar dari KPK dan Kejagung, itu upaya memainkan hukum sebagai alat politisasi. Yang bersangkutan membawa institusi lain, membawa KPK dan Kejagung itu sudah jauh lebih berat," tegasnya.
Sebagai langkah hukum atas cara-cara fitnah tersebut, tim hukum Jokowi akan mengusut sampai tuntas sebagaimana dalam kasus-kasus fitnah sebelumnya.
Diberitakan, transkip tersebut berisi percakapan Mega dan Basrief agar Joko Widodo tidak diseret-seret dalam kasus markup pengadaan bus Transjakarta.
Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristyanto mengatakan, pihaknya telah memastikan kebenaran kabar berita tersebut. "Kami memastikan itu tidak benar, Ibu Mega tidak pernah menelepon Jaksa Agung," ujar Hasto saat dihubungi wartawan, Rabu (18/6/2014).
Hasto juga telah memastikan kebenarannya ke Kejaksaan Agung dan KPK. Kedua pihak juga tidak membenarkan kabar tersebut.
PDIP mengaku heran sekaligus menyesalkan cara-cara untuk menyerang Joko Widodo atau Jokowi sudah menghalalkan segala cara.
"Sebelum-sebelumnya kan juga ada, seperti itu seolah tidak ada efek jera, sekarang dilakukan lagi, ini sudah tidak sehat," kata Hasto.
"Kami juga dengar dari KPK dan Kejagung, itu upaya memainkan hukum sebagai alat politisasi. Yang bersangkutan membawa institusi lain, membawa KPK dan Kejagung itu sudah jauh lebih berat," tegasnya.
Sebagai langkah hukum atas cara-cara fitnah tersebut, tim hukum Jokowi akan mengusut sampai tuntas sebagaimana dalam kasus-kasus fitnah sebelumnya.
(hyk)
