Visi Misi Capres Tak Komitmen Berantas Korupsi

JAKARTA - Visi misi kedua pasang kandidat capres-cawapres yang akan berkontestasi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dinilai tidak menyebutkan komitmen terhadap usaha pemberantasan korupsi.

Dalam diskusi "Membedah Visi Misi Capres 2014: Prabowo-Jokowi, Siapakah yang Paling Bersih Dari Kprupsi" di Hotel Whiz, Cikini, Jakarta Pusat, Peneliti Indonesian Corruption Watch Emerson Yuntho merinci kubu Prabowo-Hatta hanya memiliki 10 poin dalam program pemberantasan korupsi. Sementara pada kubu Jokowi-JK, ada 42 poin.

"Visi misi enggak ada. Tapi kalau program yang terkait dengan isu korupsi ada. Semua memberikan dukungan kepada KPK. Di kubu Prabowo-Hatta hanya 10 poin soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kalau dari Jokowi-JK itu ada 42. Dari keduanya, Jokowi lebih baik," ujar Emerson, Minggu (15/6/2014).

Dalam usaha melihat rekam jejak calon pemimpin Republik Indonesia lima tahun ke depan, Emerson menilai, tidak hanya rekam jejak capres-cawapres saja yang perlu dilihat. "Rekam jejak partai-partai pendukung koalisi juga perlu dilihat apakah ada catatan yang berhubungan dengan isu korupsi," ujarnya.

Hal ini dilakukan agar siapapun yang menang nanti, tidak tersandera dengan adanya kasus korupsi yang menjerat kader-kader partai politik pendukung koalisi.

Emerson menilai, ada kecederungan pasangan capres-cawapres nomer urut satu lebih banyak tersandera oleh beberapa kadernya yang sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Emerson mengatakan, ada beberapa kader partai Koalisi Merah Putih pimpinan Prabowo yang terjerat kasus korupsi. Sebagai usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, dalam diskusi tersebut, Emerson menantang kubu Prabowo dan Jokowi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.

"Kalau mau bebas korupsi dan transparan, keduanya harus laporkan SPT itu ke kantor pajak," pungkas dia.