TNI Buru Pembocor Surat Pemberhentian Prabowo
Jum'at, 13 Juni 2014 - 21:24 WIB
TNI Buru Pembocor Surat Pemberhentian Prabowo
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengaku akan mengejar pihak yang membocorkan surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP), terkait pemberhentian Prabowo Subianto dari dari TNI pada 1998.
Moeldoko mengatakan, segera membentuk tim investigasi khusus, untuk melacak pembocor dokumen rahasia negara tersebut.
“Kita sedang terus kejar itu siapa yang membocorkan. Ada undang-undangnya itu jika membocorkan rahasia negara, pidana itu,” ujar Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (13/6/2014).
Beberapa hari ini beredar surat DKP yang beredar di media sosial. Beredarnya surat yang isinya memuat soal pemberhentian Prabowo yang kini menjadi calon presiden, diduga bagian dari upaya untuk melemahkan citra capres nomor urut satu tersebut.
Moeldoko menegaskan, netralitas TNI dalam pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli. Walaupun banyak purnawirawan jenderal TNI yang masuk menjadi pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, insitusi yang dipimpinnya itu akan tetap netral.
“Iya saya kira itu sikap kita, saya tidak mau mengulang-ulang itu. Kita semua berharap seperti itu. Tetapi ingin saya tegaskan, apapun suaranya para purnawirawan itu, tidak akan memengaruhi kami,” ujar jenderal bintang empat ini.
Menurut dia, prajurit TNI akan selalu menjaga sikap netral dan tidak memihak salah satu kubu. “Tidak ada satupun prajurit yang terpengaruh itu. Ini saya tegaskan, mau ngomong apapun kami tidak akan terpengaruh titik,” ungkapnya.
Moeldoko mengatakan, segera membentuk tim investigasi khusus, untuk melacak pembocor dokumen rahasia negara tersebut.
“Kita sedang terus kejar itu siapa yang membocorkan. Ada undang-undangnya itu jika membocorkan rahasia negara, pidana itu,” ujar Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (13/6/2014).
Beberapa hari ini beredar surat DKP yang beredar di media sosial. Beredarnya surat yang isinya memuat soal pemberhentian Prabowo yang kini menjadi calon presiden, diduga bagian dari upaya untuk melemahkan citra capres nomor urut satu tersebut.
Moeldoko menegaskan, netralitas TNI dalam pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli. Walaupun banyak purnawirawan jenderal TNI yang masuk menjadi pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, insitusi yang dipimpinnya itu akan tetap netral.
“Iya saya kira itu sikap kita, saya tidak mau mengulang-ulang itu. Kita semua berharap seperti itu. Tetapi ingin saya tegaskan, apapun suaranya para purnawirawan itu, tidak akan memengaruhi kami,” ujar jenderal bintang empat ini.
Menurut dia, prajurit TNI akan selalu menjaga sikap netral dan tidak memihak salah satu kubu. “Tidak ada satupun prajurit yang terpengaruh itu. Ini saya tegaskan, mau ngomong apapun kami tidak akan terpengaruh titik,” ungkapnya.
(maf)
