Sikap Netral Bawaslu Diuji Lewat Kasus Pertemuan Menteng
Jum'at, 13 Juni 2014 - 07:09 WIB
Sikap Netral Bawaslu Diuji Lewat Kasus Pertemuan Menteng
A
A
A
JAKARTA - Dalam kasus Bintara Pembina Desa (Babinsa), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) proaktif memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk melakukan konfirmasi. Tapi belum halnya dalam kasus pertemuan antara Timses Jokowi-JK, petinggi Polri, dan komisioner KPU.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak mengatakan, Pilpres 2014 diwarnai berbagai kecurigaan dalam masyarakat bahwa institusi Polri dan TNI kurang netral. Bawaslu dinilai ada dalam tarik-menarik yang cukup keras itu.
"Besar harapan masyarakat Bawaslu menjaga netralitasnya dan profesionalismenya. Ini ujian Bawaslu untuk bersikap adil," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Jumat (13/6/2014).
Menurutnya, Bawaslu harus bersikap adil ketika mencermati sebuah isu atau kasus. Ia mencontohkan, ketika Bawaslu berekasi dengan cepat dalam kasus Babinsa, hal yang sama juga harus dilakukan mencermati pertemuan tersebut.
"Kalau Panglima TNI dipanggil dalam kasus Babinsa, maka Bawaslu tidak boleh melakukan perkecualian terhadap kepolisian. Menurut saya pertemuan seorang petinggi Polri Budi Gunawan dan dengan timses Jokowi harus direspons serius oleh Bawaslu dengan meminta penjelasan Kapolri," tandasnya.
Ia menilai, klarifikasi itu penting dilakukan di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap netralitas Polri dan TNI dalam pilpres nanti.
"Kalau Bawaslu lamban maka kepercayaan publik juga merosot pada lembaga ini. Jangan sampai muncul persepsi masyarakat bahwa Bawaslu bersikap tebang pilih," pungkasnya.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak mengatakan, Pilpres 2014 diwarnai berbagai kecurigaan dalam masyarakat bahwa institusi Polri dan TNI kurang netral. Bawaslu dinilai ada dalam tarik-menarik yang cukup keras itu.
"Besar harapan masyarakat Bawaslu menjaga netralitasnya dan profesionalismenya. Ini ujian Bawaslu untuk bersikap adil," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Jumat (13/6/2014).
Menurutnya, Bawaslu harus bersikap adil ketika mencermati sebuah isu atau kasus. Ia mencontohkan, ketika Bawaslu berekasi dengan cepat dalam kasus Babinsa, hal yang sama juga harus dilakukan mencermati pertemuan tersebut.
"Kalau Panglima TNI dipanggil dalam kasus Babinsa, maka Bawaslu tidak boleh melakukan perkecualian terhadap kepolisian. Menurut saya pertemuan seorang petinggi Polri Budi Gunawan dan dengan timses Jokowi harus direspons serius oleh Bawaslu dengan meminta penjelasan Kapolri," tandasnya.
Ia menilai, klarifikasi itu penting dilakukan di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap netralitas Polri dan TNI dalam pilpres nanti.
"Kalau Bawaslu lamban maka kepercayaan publik juga merosot pada lembaga ini. Jangan sampai muncul persepsi masyarakat bahwa Bawaslu bersikap tebang pilih," pungkasnya.
(kri)
