JK Dinilai Politisi Biasa
Kamis, 12 Juni 2014 - 06:19 WIB
JK Dinilai Politisi Biasa
A
A
A
JAKARTA - Kubu Prabowo-Hatta menyayangkan pertanyaan Cawapres Jokowi, Jusuf Kalla (JK) terkait pelanggaran HAM masa lalu ke Prabowo saat debat kandidat Capres-cawapres, Senin 9 Juni 2014 lalu. Karena, permasalahan itu sudah tuntas sejak lama.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Fadli Zon mengatakan, karena JK pernah menjabat sebagai wakil presiden. Seharusnya, kata Fadli, JK lebih paham soal kasus tersebut.
"Saya pikir tadinya negarawan, ternyata politik biasa. Levelnya samalah sama saya. Mungkin lebih rendah dikit dari saya. Ya kan? Karena dia itu pernah menjadi wakil presiden, masa pertanyaan seperti itu," katanya di Jakarta, Rabu 11 Juni 2014.
Atas pertanyaan itu, Fadli Zon mempertanyakan kinerja JK saat menjabat sebagai Wapres SBY kala itu. Meskipun, kata dia, pihaknya tidak mempermasalahkan pertanyaan itu.
"Dia waktu jadi wakil presiden apa yang dia kerjakan? Soal itu sah-sah juga ditanyakan. Tapi kita juga boleh dong menilai, bahwa dia kelasnya politisi biasa," katanya.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, JK seharusnya tidak menanyakan perihal pelanggaran HAM masa lalu. Karena, ketika JK menjabat wakil presiden, tidak ada usah-usaha pengungkapan kasus HAM yang terjadi di masa lalu.
"Saya kira kubu sebelah ingin cari celah untuk dipermainkan. Tapi cuma kita enggak menyangka saja, itu dilakukan oleh JK. Memang di zaman dia jadi wakil presiden apa yang dia lakukan terhadap kasus-kasus di masa lalu. Ada enggak? Tidak ada kan. Yang ada justru terjadi pelanggaran HAM di zaman Mega juga," pungkasnya.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Fadli Zon mengatakan, karena JK pernah menjabat sebagai wakil presiden. Seharusnya, kata Fadli, JK lebih paham soal kasus tersebut.
"Saya pikir tadinya negarawan, ternyata politik biasa. Levelnya samalah sama saya. Mungkin lebih rendah dikit dari saya. Ya kan? Karena dia itu pernah menjadi wakil presiden, masa pertanyaan seperti itu," katanya di Jakarta, Rabu 11 Juni 2014.
Atas pertanyaan itu, Fadli Zon mempertanyakan kinerja JK saat menjabat sebagai Wapres SBY kala itu. Meskipun, kata dia, pihaknya tidak mempermasalahkan pertanyaan itu.
"Dia waktu jadi wakil presiden apa yang dia kerjakan? Soal itu sah-sah juga ditanyakan. Tapi kita juga boleh dong menilai, bahwa dia kelasnya politisi biasa," katanya.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, JK seharusnya tidak menanyakan perihal pelanggaran HAM masa lalu. Karena, ketika JK menjabat wakil presiden, tidak ada usah-usaha pengungkapan kasus HAM yang terjadi di masa lalu.
"Saya kira kubu sebelah ingin cari celah untuk dipermainkan. Tapi cuma kita enggak menyangka saja, itu dilakukan oleh JK. Memang di zaman dia jadi wakil presiden apa yang dia lakukan terhadap kasus-kasus di masa lalu. Ada enggak? Tidak ada kan. Yang ada justru terjadi pelanggaran HAM di zaman Mega juga," pungkasnya.
(mhd)
