Surat Pemberhentian Prabowo Termasuk Dokumen Rahasia Negara
A
A
A
JAKARTA - Beredarnya surat pemberhentian Prabowo Subianto dari kemiliteran mengundang reaksi mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Geroge Toisutta. Menurutnya surat pemberhentian itu masuk dalam kategori dokumen rahasia negara.
Atas dasar ini dia meminta Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) segera menindaklanjuti persoalan bocornya dokumen rahasia negar itu.
"Seharusnya yang berkomentar dan bertindak lebih lanjut itu Kepala BIN dan Panglima TNI," ujar George di Rumah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu (11/6/2014).
Sebelumnya beredar ke publik surat pemberhentian Prabowo Subianto dari kemiliteran. Polemik ini kemudian mendapat reaksi dari kalangan Istana. Julian Aldrin Pasha selaku juru bicara kepresidenan mengatakan bahwa Prabowo Subianto diberhentikan secara terhormat.
"Oleh karena itu, yang bisa kami sampaikan adalah bahwa benar Keppres Nomor 62 Tahun 1998 tersebut dikeluarkan oleh Presiden Habibie yang intinya menyatakan pemberhentian dengan hormat dan dengan hak pensiun kepada Prabowo Subianto," ujar Julian di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2014.
Atas dasar ini dia meminta Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) segera menindaklanjuti persoalan bocornya dokumen rahasia negar itu.
"Seharusnya yang berkomentar dan bertindak lebih lanjut itu Kepala BIN dan Panglima TNI," ujar George di Rumah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu (11/6/2014).
Sebelumnya beredar ke publik surat pemberhentian Prabowo Subianto dari kemiliteran. Polemik ini kemudian mendapat reaksi dari kalangan Istana. Julian Aldrin Pasha selaku juru bicara kepresidenan mengatakan bahwa Prabowo Subianto diberhentikan secara terhormat.
"Oleh karena itu, yang bisa kami sampaikan adalah bahwa benar Keppres Nomor 62 Tahun 1998 tersebut dikeluarkan oleh Presiden Habibie yang intinya menyatakan pemberhentian dengan hormat dan dengan hak pensiun kepada Prabowo Subianto," ujar Julian di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2014.
(kur)