Publik Diminta Awasi Manuver Hendropriyono di Pilpres
Selasa, 10 Juni 2014 - 16:09 WIB
Publik Diminta Awasi Manuver Hendropriyono di Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Center For Democracy and Sosial Justice Studies (Cedsos) Umar Abduh meminta publik mengawasi sepak terjang mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), Hendropriyono di pemilu presiden (pilpres) ini.
Berangkat dari penelitian yang sudah dilakukan sejak 13 tahun silam dan diterbitkan melalui buku berjudul Konspirasi Intelijen dan Gerakan Islam Radikal yang ditulis, Umar mengisahkan sepak terjang Hendro saat menjabat Kepala BIN.
Menurut Abduh, saat menjabat pucuk pimpinan BIN, Hendro diduga melakukan manipulasi seputar aksi terorisme yang dilakukan gerakan Islam radikal. Katanya, Hendro membuat sandiwara, manipulasi alur cerita, manipulasi aktor, viguran drama kekerasan dan terorisme di Indonesia.
Aktifnya Hendro di kancah politik, menurutnya harus diawasi dengan ketat oleh masyarakat. Pasalnya, latar belakang Hendro hanya merusak tatanan demokrasi dan memperkeruh suasana pemilu.
"Sesungguhnya momen pemilu yang ingin dia kacaukan. Selama Hendro masih membuat manuver-manuver maka sebagai masyarakat kita perlu mengawasi," ujar Umar, saat jumpa pers di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2014).
Dia melanjutkan, melalui operasi Sandhi Yudha Kopassus, Hendro menggunakan menantunya bernama Mayor Andika Perkasa, sekarang menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) TNI, saat itu dilakukan pemberangusan terhadap eksistensi gerakan Jemaah Islamiyah.
Atas pengetahuan Umar terhadap sepak terjang Hendropriyono, maka situasi politik berpotensi menjadi keruh. Meski tidak secara spesifik menuduh keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang melakukan preferensi pemilih, Umar mengaku khawatir dengan Hendro yang diketahui sebagai tim pemenangan calon tertentu, dan menantunya yang masih aktif sebagai anggota TNI.
"Secara struktural dan hirarki ini memang peran TNI ada di TNI. Tapi dengan adanya Hendro dan menantunya saya agak khawatir termasuk keberadaan Babinsa," ungkapnya.
Jika dihubungkan kedekatan Hendro dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Megawati adalah orang yang menandatangi resolusi DK PBB Nomor 1373 tentang pemberantasan terorisme Global pada 24 Oktober 201.
Sebagaimana diketahui, sambungnya, resolusi tersebut mengikat 189 negara dan mewajibkan segenap anggota PBB untuk mencari, menghukum, atau mengekstradisi kaum teroris yang ditemukan di wilayah atau negara masing-masing.
Berangkat dari penelitian yang sudah dilakukan sejak 13 tahun silam dan diterbitkan melalui buku berjudul Konspirasi Intelijen dan Gerakan Islam Radikal yang ditulis, Umar mengisahkan sepak terjang Hendro saat menjabat Kepala BIN.
Menurut Abduh, saat menjabat pucuk pimpinan BIN, Hendro diduga melakukan manipulasi seputar aksi terorisme yang dilakukan gerakan Islam radikal. Katanya, Hendro membuat sandiwara, manipulasi alur cerita, manipulasi aktor, viguran drama kekerasan dan terorisme di Indonesia.
Aktifnya Hendro di kancah politik, menurutnya harus diawasi dengan ketat oleh masyarakat. Pasalnya, latar belakang Hendro hanya merusak tatanan demokrasi dan memperkeruh suasana pemilu.
"Sesungguhnya momen pemilu yang ingin dia kacaukan. Selama Hendro masih membuat manuver-manuver maka sebagai masyarakat kita perlu mengawasi," ujar Umar, saat jumpa pers di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2014).
Dia melanjutkan, melalui operasi Sandhi Yudha Kopassus, Hendro menggunakan menantunya bernama Mayor Andika Perkasa, sekarang menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) TNI, saat itu dilakukan pemberangusan terhadap eksistensi gerakan Jemaah Islamiyah.
Atas pengetahuan Umar terhadap sepak terjang Hendropriyono, maka situasi politik berpotensi menjadi keruh. Meski tidak secara spesifik menuduh keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang melakukan preferensi pemilih, Umar mengaku khawatir dengan Hendro yang diketahui sebagai tim pemenangan calon tertentu, dan menantunya yang masih aktif sebagai anggota TNI.
"Secara struktural dan hirarki ini memang peran TNI ada di TNI. Tapi dengan adanya Hendro dan menantunya saya agak khawatir termasuk keberadaan Babinsa," ungkapnya.
Jika dihubungkan kedekatan Hendro dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Megawati adalah orang yang menandatangi resolusi DK PBB Nomor 1373 tentang pemberantasan terorisme Global pada 24 Oktober 201.
Sebagaimana diketahui, sambungnya, resolusi tersebut mengikat 189 negara dan mewajibkan segenap anggota PBB untuk mencari, menghukum, atau mengekstradisi kaum teroris yang ditemukan di wilayah atau negara masing-masing.
(kri)
