Timses Jokowi-JK Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye
Selasa, 10 Juni 2014 - 15:59 WIB
Timses Jokowi-JK Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye
A
A
A
SOLO - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Solo terpaksa melayangkan surat peringatan terhadap tim kampanye pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla karena kedapatan menggunakan aula kelurahaan untuk kegiatan kampanye.
Ketua Panwaslu Kota Solo Sri Sumanta mengatakan, penggunaan aula kelurahaan untuk kegiatan kampanye bisa disamakan dengan menggunakan fasilitas milik negara untuk kegiatan kampanye.
Menurut Sumanta, tim pemenangan Jokowi-JK di Solo ternyata kedapatan menggunakan aula kelurahaan Sumber untuk acara Konsolidasi dan Deklarasi Tim Pemenangan Jokowi-JK, yang berlangsung hari Sabtu 7 Juni 2014 lalu.
"Meski kami mengetahui jika timses menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, namun Panwaslu tidak punya kewenangan untuk membubarkan," jelas Sri Sumanta kepada para wartawan, di Solo Jawa Tengah, Selasa (10/6/2014).
Menurut Sumanta, langkah selanjutnya yang akan dilakukan Panwaslu, selain melayangkan surat peringatan kepada tim sukses Jokowi-JK, pihak Panwaslu juga akan melayangkan surat rekomendasi kepada KPU untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut. Karena yang paling berwenang untuk mengambil tindakan yaitu otoritas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.
"Ada pelanggaran UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," paparnya.
Sumanta menjelaskan, berdasarkan aturan tersebut dengan sangat jelas dinyatakan jika fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk ajang kampanye pilpres.
Walaupun menggunakan alasan telah menyewa tempat tersebut, namun Panwaslu menyebutkan jika aula kelurahan adalah termasuk dari bangunan yang dibangun dan dipelihara dengan menggunakan dana APBD.
"Berbeda jika gedungmya milik pribadi, dan disewakan oleh pemiliknya," ungkap Sumanta.
Sementara itu, dari kubu tim sukses Jokowi-JK belum bisa dikonfirmasi menyusul peringatan keras yang dilayangkan pihak Panwaslu karena dianggap menggunakan fasilitas milik negara untuk berkampanye.
Ketua Panwaslu Kota Solo Sri Sumanta mengatakan, penggunaan aula kelurahaan untuk kegiatan kampanye bisa disamakan dengan menggunakan fasilitas milik negara untuk kegiatan kampanye.
Menurut Sumanta, tim pemenangan Jokowi-JK di Solo ternyata kedapatan menggunakan aula kelurahaan Sumber untuk acara Konsolidasi dan Deklarasi Tim Pemenangan Jokowi-JK, yang berlangsung hari Sabtu 7 Juni 2014 lalu.
"Meski kami mengetahui jika timses menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, namun Panwaslu tidak punya kewenangan untuk membubarkan," jelas Sri Sumanta kepada para wartawan, di Solo Jawa Tengah, Selasa (10/6/2014).
Menurut Sumanta, langkah selanjutnya yang akan dilakukan Panwaslu, selain melayangkan surat peringatan kepada tim sukses Jokowi-JK, pihak Panwaslu juga akan melayangkan surat rekomendasi kepada KPU untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut. Karena yang paling berwenang untuk mengambil tindakan yaitu otoritas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.
"Ada pelanggaran UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," paparnya.
Sumanta menjelaskan, berdasarkan aturan tersebut dengan sangat jelas dinyatakan jika fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk ajang kampanye pilpres.
Walaupun menggunakan alasan telah menyewa tempat tersebut, namun Panwaslu menyebutkan jika aula kelurahan adalah termasuk dari bangunan yang dibangun dan dipelihara dengan menggunakan dana APBD.
"Berbeda jika gedungmya milik pribadi, dan disewakan oleh pemiliknya," ungkap Sumanta.
Sementara itu, dari kubu tim sukses Jokowi-JK belum bisa dikonfirmasi menyusul peringatan keras yang dilayangkan pihak Panwaslu karena dianggap menggunakan fasilitas milik negara untuk berkampanye.
(kri)
