Eks Elite Militer di Kubu Jokowi Diminta Jantan
Selasa, 10 Juni 2014 - 02:38 WIB
Eks Elite Militer di Kubu Jokowi Diminta Jantan
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Nasional Gerakan Bersama (Geber) Prabowo, Hendry Yatna, meminta eks petinggi militer yang ada di kubu pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), tidak menggunakan segala cara untuk memenangkan calonnya.
Apalagi, kata dia, sampai membuat kampanye negatif terhadap pasangan dwi tunggal Prabowo-Hatta. "Jangan karena dendam pribadi kemudian merusak tatanan kebangsaan yang sudah kondusif," kata Hendry dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin 9 Juni 2014.
"Bertanding secara jantan, tidak perlu membuat kampanye negatif terhadap pasangan lainnya. Biar masyarakat yang memilih. Saya pikir surat tersebut harus juga diverifikasi keasliannya," imbuhnya.
Menurut Hendry, bocoran surat yang disebut-sebut sebagai surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menyatakan, Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto bersalah dalam kasus dugaan penghilangan paksa para aktivis pada awal reformasi, dan DKP merekomendasikan pemberhentian Prabowo dari dinas militer, hanyalah upaya untuk menggerogoti dukungan masyarakat terhadap dwi tunggal Prabowo-Hatta.
"Saya menduga ini mainan dari eks petinggi militer di kubu Jokowi-JK. Mereka sudah mulai ketakutan dengan naiknya elektabilitas Prabowo-Hatta. Saya berharap mainan tidak cerdas seperti ini dihentikan segera," tuturnya.
Hendry mengatakan, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) penculikan aktivis sudah jelas dan gamblang dalam sidang Mahkamah Militer bahwa Prabowo Subianto tidak bersalah. Prabowo mengundurkan diri dari militer. "Jadi bukan pemecatan, tapi mengundurkan diri," tegasnya.
Hendry memiliki keyakinan kalau masyarakat Indonesia, khususnya pendukung dwi tunggal Prabowo-Hatta sudah dapat membaca siapa dalang dibalik beredarnya surat palsu tersebut.
Namun, ia meminta kampanye negatif tidak perlu dibalas dengan kampanye negatif. "Tunjukan kepada masyarakat bahwa pendukung Prabowo-Hatta lebih bijak dan elegan dalam berpolitik. Tunjukan bahwa kita tidak haus akan kekuasaan, sehingga tidak menggunakan segala cara negatif," ujarnya.
Hendry menyayangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sejatinya berjalan dengan baik harus dirusak isu Babinsa yang mendata masyarakat memilih capres tertentu, memata-matai masjid, dan banyak isu lainnya yang dibangun tidak dengan cara-cara cerdas.
Padahal, dengan membangun isu seperti itu, akan menyebabkan konflik horisontal di masyarakat. "Pak Prabowo tidak ingin melihat rakyat jadi korban. Kalau mau berperang ya perang secara elegan. Paparkan visi-misi, dan biarkan masyarakat memilih," tutupnya.
Apalagi, kata dia, sampai membuat kampanye negatif terhadap pasangan dwi tunggal Prabowo-Hatta. "Jangan karena dendam pribadi kemudian merusak tatanan kebangsaan yang sudah kondusif," kata Hendry dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin 9 Juni 2014.
"Bertanding secara jantan, tidak perlu membuat kampanye negatif terhadap pasangan lainnya. Biar masyarakat yang memilih. Saya pikir surat tersebut harus juga diverifikasi keasliannya," imbuhnya.
Menurut Hendry, bocoran surat yang disebut-sebut sebagai surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menyatakan, Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto bersalah dalam kasus dugaan penghilangan paksa para aktivis pada awal reformasi, dan DKP merekomendasikan pemberhentian Prabowo dari dinas militer, hanyalah upaya untuk menggerogoti dukungan masyarakat terhadap dwi tunggal Prabowo-Hatta.
"Saya menduga ini mainan dari eks petinggi militer di kubu Jokowi-JK. Mereka sudah mulai ketakutan dengan naiknya elektabilitas Prabowo-Hatta. Saya berharap mainan tidak cerdas seperti ini dihentikan segera," tuturnya.
Hendry mengatakan, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) penculikan aktivis sudah jelas dan gamblang dalam sidang Mahkamah Militer bahwa Prabowo Subianto tidak bersalah. Prabowo mengundurkan diri dari militer. "Jadi bukan pemecatan, tapi mengundurkan diri," tegasnya.
Hendry memiliki keyakinan kalau masyarakat Indonesia, khususnya pendukung dwi tunggal Prabowo-Hatta sudah dapat membaca siapa dalang dibalik beredarnya surat palsu tersebut.
Namun, ia meminta kampanye negatif tidak perlu dibalas dengan kampanye negatif. "Tunjukan kepada masyarakat bahwa pendukung Prabowo-Hatta lebih bijak dan elegan dalam berpolitik. Tunjukan bahwa kita tidak haus akan kekuasaan, sehingga tidak menggunakan segala cara negatif," ujarnya.
Hendry menyayangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sejatinya berjalan dengan baik harus dirusak isu Babinsa yang mendata masyarakat memilih capres tertentu, memata-matai masjid, dan banyak isu lainnya yang dibangun tidak dengan cara-cara cerdas.
Padahal, dengan membangun isu seperti itu, akan menyebabkan konflik horisontal di masyarakat. "Pak Prabowo tidak ingin melihat rakyat jadi korban. Kalau mau berperang ya perang secara elegan. Paparkan visi-misi, dan biarkan masyarakat memilih," tutupnya.
(maf)
