Prabowo Diterpa Isu HAM, Fadli Zon Menanggapi
Senin, 09 Juni 2014 - 20:19 WIB
Prabowo Diterpa Isu HAM, Fadli Zon Menanggapi
A
A
A
JAKARTA - Penggunaan isu HAM dalam kampanye politik jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dinilai sebagai alat untuk menyudutkan salah satu kubu capres-cawapres.
Diberitakan sebelumnya, capres nomor urut dua Joko Widodo menyatakan, aktivis buruh yang hilang saat peristiwa 98 Wiji Tukul, harus ditemukan. Pernyataan ini diduga untuk menyindir capres Prabowo Subianto.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Tim Pemenangan Koalisi Merah Putih Fadli Zon berkomentar. "Saya setuju tapi apa urusannya, itu kan saya kira dikorek saja. Almarhum Munir meninggal pada zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dan orang-orang di kubu sanalah yang paling tahu," ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon, di Rumah Polonia, Cipinang Cimpedak, Jakarta Timur, Senin (9/6/2014) sore.
Menurutnya, selama ini isu HAM hanya dijadikan komoditas politik. Fadli setuju jika seluruh aktivis politik yang hilang saat 98 harus ditemukan dan pelakunya wajib diadili.
"Harus ditemukan ya ditemukan. Saya setuju kalau harus ditemukan termasuk dengan kasus-kasus yang lain. Tapi ini jangan dijadikan alat politik, selama ini kan selalu masalah HAM seolah-olah mengarah ke kami. Pak Prabowo tidak terlibat masalah HAM apapun," tegas Fadli.
Terkait isu HAM yang selama ini menyudutkan Prabowo, Fadli mengaku pihaknya tidak merasa tersudut. Ia menyesalkan hingga saat ini kubu Jokowi berulangkali menghembuskan isu tersebut ke ruang publik. Menurutnya, kubu Jokowi harus mengklarifikasi hal tersebut kepada Megawati yang saat 2009 lalu maju dalam Pilpres didampingi Prabowo.
"Bu Mega mengatakan sendiri tidak ada masalah HAM dengan Pak Prabowo. Jadi saya kira mereka seharusnya menghentikan hal seperti itu karena mereka ibarat memukul air di dulang memercik ke muka sendiri. Jadi mereka semua harus ngaca, bercermin dalam soal HAM," pungkas Fadli.
Diberitakan sebelumnya, capres nomor urut dua Joko Widodo menyatakan, aktivis buruh yang hilang saat peristiwa 98 Wiji Tukul, harus ditemukan. Pernyataan ini diduga untuk menyindir capres Prabowo Subianto.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Tim Pemenangan Koalisi Merah Putih Fadli Zon berkomentar. "Saya setuju tapi apa urusannya, itu kan saya kira dikorek saja. Almarhum Munir meninggal pada zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dan orang-orang di kubu sanalah yang paling tahu," ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon, di Rumah Polonia, Cipinang Cimpedak, Jakarta Timur, Senin (9/6/2014) sore.
Menurutnya, selama ini isu HAM hanya dijadikan komoditas politik. Fadli setuju jika seluruh aktivis politik yang hilang saat 98 harus ditemukan dan pelakunya wajib diadili.
"Harus ditemukan ya ditemukan. Saya setuju kalau harus ditemukan termasuk dengan kasus-kasus yang lain. Tapi ini jangan dijadikan alat politik, selama ini kan selalu masalah HAM seolah-olah mengarah ke kami. Pak Prabowo tidak terlibat masalah HAM apapun," tegas Fadli.
Terkait isu HAM yang selama ini menyudutkan Prabowo, Fadli mengaku pihaknya tidak merasa tersudut. Ia menyesalkan hingga saat ini kubu Jokowi berulangkali menghembuskan isu tersebut ke ruang publik. Menurutnya, kubu Jokowi harus mengklarifikasi hal tersebut kepada Megawati yang saat 2009 lalu maju dalam Pilpres didampingi Prabowo.
"Bu Mega mengatakan sendiri tidak ada masalah HAM dengan Pak Prabowo. Jadi saya kira mereka seharusnya menghentikan hal seperti itu karena mereka ibarat memukul air di dulang memercik ke muka sendiri. Jadi mereka semua harus ngaca, bercermin dalam soal HAM," pungkas Fadli.
(hyk)
