KPK Kritik Visi Misi Capres
Jum'at, 06 Juni 2014 - 21:34 WIB
KPK Kritik Visi Misi Capres
A
A
A
DENPASAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti visi misi kedua calon presiden dan calon wakil presiden. KPK pun memberikan catatan atas visi misi keduanya.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto mengaku telah membaca semua visi misi kedua pasangan capres dan cawapres. "Kami sudah membaca visi misi kedua capres. Banyak gagasan besar dan menitikberatkan pada program. Namun intinya semua program itu kan harus dibiayai," kata Bambang di sela diskusi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali di Denpasar, Jumat (6/5/2014).
Menurut dia, yang selama ini tidak pernah disampaikan kedua capres dan tim pemenangannya tentang cara pembiayaan atau sumbher dana untuk melaksanakan program prorakyat. "Uangnya dari mana? Itu yang belum jelas disampaikan dalam visi misi kedua capres," kata Bambang.
Padahal, kata dia, hal itu penting untuk diketahui publik. Menurut dia, kedua kubu capres seharusnya memberikan penjelasan. Misalnya dengan berdebat tentang bagaimana cara meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Dia menilai ada kecenderungan pajak itu sebagai salah satu penerimana paling besar namun cenderung terus menurun penerimaanya. Padahal, jumlah wajib pajak terus meningkat dari 6 juta sekarang menjadi 24 juta lebih.
Bambang menjelaskan, kebutuhan APBN meningkat darii 1.400 triliun meningkat menjadi Rp1.800 triliun, sehingga hal itu mesti menjadi perdebatan strategi dari capres tentang bagaimana meningkatkan penerimaan negara.
"KPK sudah menyampaikan delapan agenda yang memuat penerimaan pajak seperti sektor sumber daya alam yang dieksploitasi namun penerimannya tidak sebesar dengan jumlah yang dieksploitasi. Ini mestinya yang menjadi perdebatan dan disampaikan dalam visi misi capres," tuturnya.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto mengaku telah membaca semua visi misi kedua pasangan capres dan cawapres. "Kami sudah membaca visi misi kedua capres. Banyak gagasan besar dan menitikberatkan pada program. Namun intinya semua program itu kan harus dibiayai," kata Bambang di sela diskusi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali di Denpasar, Jumat (6/5/2014).
Menurut dia, yang selama ini tidak pernah disampaikan kedua capres dan tim pemenangannya tentang cara pembiayaan atau sumbher dana untuk melaksanakan program prorakyat. "Uangnya dari mana? Itu yang belum jelas disampaikan dalam visi misi kedua capres," kata Bambang.
Padahal, kata dia, hal itu penting untuk diketahui publik. Menurut dia, kedua kubu capres seharusnya memberikan penjelasan. Misalnya dengan berdebat tentang bagaimana cara meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Dia menilai ada kecenderungan pajak itu sebagai salah satu penerimana paling besar namun cenderung terus menurun penerimaanya. Padahal, jumlah wajib pajak terus meningkat dari 6 juta sekarang menjadi 24 juta lebih.
Bambang menjelaskan, kebutuhan APBN meningkat darii 1.400 triliun meningkat menjadi Rp1.800 triliun, sehingga hal itu mesti menjadi perdebatan strategi dari capres tentang bagaimana meningkatkan penerimaan negara.
"KPK sudah menyampaikan delapan agenda yang memuat penerimaan pajak seperti sektor sumber daya alam yang dieksploitasi namun penerimannya tidak sebesar dengan jumlah yang dieksploitasi. Ini mestinya yang menjadi perdebatan dan disampaikan dalam visi misi capres," tuturnya.
(dam)
