Kesehatan Harus Jadi Prioritas Presiden Mendatang

JAKARTA - Ketua Biro Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHPPA) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) H A Nazar mengatakan, bidang kesehatan dan pendidikan adalah hal yang paling mudah diintervensi. Dalam hal ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak berpihak kepada rakyat dalam bidang kesehatan.

"Ini bukan soal jaminan saja. Tetapi fokusnya pada kesehatan atas kemandirian kesehatan, tentu ini bukan hal mudah," kata Nazar saat ditemui dalam refleksi hari bakti dokter Indonesia, di Jakarta, Minggu 1 Juni 2014.

Maka ke depan, dikhawatirkan sektor kesehatan menjadi lobang industri. Terlebih Indonesia akan menghadapi AFTA. Akibatnya kesehatan menjadi kepentingan perdagangan jasa yang masuk dalam komoditas.

Karenanya masalah kesehatan bukan menjadi komuditas, tetapi masuk ke dalam servis publik yang menjadi kewajiban negara. "Ini ancaman ke depan. Apapun regulasinya, sistem yang diterapkan asuransi yang dibuat oleh industri kesehatan akan dominan kepada bisnis," ujar dia.

Saat ini bukan menjadi masalah dokter di Indonesia yang kurang, tetapi lebih kepda penyebaran dokter yang dilakukan pemerintah. Karena setiap tahunnya jumlah dokter terus bertambah dengan produksi di Fakuktas Kedokteran yang berkembang.

"Kelihatanya memang tidak berjalan karena jumlahnya tidak jelas dan penyebarannya akibatnya terjadi gap. Hal ini bisa menjadi alasan kebanyakan untuk impor dokter. Itu liberalisasi bidang kesehatan," tegasnya.