Evaluasi Pileg, Banyak Kecurangan di Penyelenggara Pemilu
Sabtu, 31 Mei 2014 - 03:19 WIB
Evaluasi Pileg, Banyak Kecurangan di Penyelenggara Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Lembaga swadaya masyarakat Perludem melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang digelar 9 April lalu. Dalam evaluasinya, Perludem menemukan banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat bawah.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, kecurangan tersebut berkaitan dengan beberapa masalah. Seperti masalah human error. Yakni, petugas KPPS banyak yang kelelahan ketika mengisi formulir. Lalu, masalah kompetensi atau kecakapan profesionalisme petugas.
"Banyak petugas yang masih merujuk pada aturan Pemilu 2009," ujar Titi dalam diskusi catatan kritis penyelenggara pemilu menuju Pemilu Presiden tahun 2014 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (30/5/2014).
KPU diminta lebih tegas kepada tim kampanye ilegal. Karena banyaknya iklan kampanye di luar tim resmi, yang membuat tidak terhitung dalam dana kampanye resmi.
KPU harus belajar dari penyelenggara pemilu sebelumnya, dalam perencanaan yang baik untuk mengantisipasi berbagai kendala geografis pendistribusian logistik pemilu. Menurut Titi, pengadaan logistik pemilu yang cepat dan transparan merupakan satu kunci untuk penyelesaiannya.
"SOP logistik pemilu harus dikeluarkan jauh-jauh hari sebelum proses sortir dan distribusi logistik pemilu dilakukan," ujarnya.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, kecurangan tersebut berkaitan dengan beberapa masalah. Seperti masalah human error. Yakni, petugas KPPS banyak yang kelelahan ketika mengisi formulir. Lalu, masalah kompetensi atau kecakapan profesionalisme petugas.
"Banyak petugas yang masih merujuk pada aturan Pemilu 2009," ujar Titi dalam diskusi catatan kritis penyelenggara pemilu menuju Pemilu Presiden tahun 2014 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (30/5/2014).
KPU diminta lebih tegas kepada tim kampanye ilegal. Karena banyaknya iklan kampanye di luar tim resmi, yang membuat tidak terhitung dalam dana kampanye resmi.
KPU harus belajar dari penyelenggara pemilu sebelumnya, dalam perencanaan yang baik untuk mengantisipasi berbagai kendala geografis pendistribusian logistik pemilu. Menurut Titi, pengadaan logistik pemilu yang cepat dan transparan merupakan satu kunci untuk penyelesaiannya.
"SOP logistik pemilu harus dikeluarkan jauh-jauh hari sebelum proses sortir dan distribusi logistik pemilu dilakukan," ujarnya.
(hyk)
