KPU Perlu Sosialisasi Rekam Jejak Capres
Jum'at, 30 Mei 2014 - 21:05 WIB
KPU Perlu Sosialisasi Rekam Jejak Capres
A
A
A
JAKARTA - Berdasarkan evaluasi pemilu legislatif lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memperkuat sosialisasi dan penyebaran informasi kepemiluan. Dikarenakan KPU hanya menyosialisasikan waktu pencoblosan, bukan rekam jejak para calon legislatifnya.
"Tidak hanya terbatas pada jadwal. Tetapi juga bisa melakukan secara intensif dan masif, misalnya seperti tata cara mencoblos yang sah, suara sah dan tidak sah dan juga profil calon, dan mengenai visi misi bahkan program pasangan calon," ujar Direktur Puskapol Universitas Indonesia (UI) Sri Budi Eko Wardani dalam diskusi Catatan Kritis Penyelenggara Pemilu Menuju Pemilu Presiden Tahun 2014 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (30/5/2014).
Dia juga meminta agar KPU melakukan penguatan kapasitas berupa pelatihan dan bimbingan teknis bagi KPPS, PPS, dan PPK secara optimal. Sewaktu pileg banyak terdapat catatan kritis mengenai terjadinya kesalahan manusia dalam penghitungan suara di tingkat TPS sehingga memengaruhi di tingkat selanjutnya.
"Termasuk mengganti KPPS yang kinerjanya kurang baik. Mungkin juga dengan keterlibatan perempuan sebagai anggota KPPS," ujarnya.
Selain itu demi menjaga kemurnian suara pemilih, KPU juga diminta untuk secara tegas mengatur sanksi terhadap KPPS yang menyerahkan pengisian form C1 kepada partai politik. Karena hal tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kecurangan pemilu.
"Tidak hanya terbatas pada jadwal. Tetapi juga bisa melakukan secara intensif dan masif, misalnya seperti tata cara mencoblos yang sah, suara sah dan tidak sah dan juga profil calon, dan mengenai visi misi bahkan program pasangan calon," ujar Direktur Puskapol Universitas Indonesia (UI) Sri Budi Eko Wardani dalam diskusi Catatan Kritis Penyelenggara Pemilu Menuju Pemilu Presiden Tahun 2014 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (30/5/2014).
Dia juga meminta agar KPU melakukan penguatan kapasitas berupa pelatihan dan bimbingan teknis bagi KPPS, PPS, dan PPK secara optimal. Sewaktu pileg banyak terdapat catatan kritis mengenai terjadinya kesalahan manusia dalam penghitungan suara di tingkat TPS sehingga memengaruhi di tingkat selanjutnya.
"Termasuk mengganti KPPS yang kinerjanya kurang baik. Mungkin juga dengan keterlibatan perempuan sebagai anggota KPPS," ujarnya.
Selain itu demi menjaga kemurnian suara pemilih, KPU juga diminta untuk secara tegas mengatur sanksi terhadap KPPS yang menyerahkan pengisian form C1 kepada partai politik. Karena hal tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kecurangan pemilu.
(hyk)
