Presiden SBY Minta Laporan Kinerja SDA sebagai Menag
Senin, 26 Mei 2014 - 19:21 WIB
Presiden SBY Minta Laporan Kinerja SDA sebagai Menag
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) resmi mundur dari jabatannya sebagai Menteri Agama (Menag) lantaran tersangkut masalah hukum atas dugaan korupsi anggaran haji tahun 2012-2013.
Saat diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Istana Bogor, SDA mengaku sudah menjelaskan mengenai kasus yang menjeratnya tersebut.
"Namun Bapak Presiden minta agar saya memberikan permohonan secara tertulis termasuk laporan kinerja sebagai Menteri," ujar SDA, di Rumah Pemenangan Prabowo-Hatta, Jalan Polonia, Jakarta Timur, Senin (26/5/2014).
Namun begitu, SDA membantah jika diundang SBY karena Ketua Umum Partai Demokrat itu memintanya mundur. Menurutnya, pertemuan dengan SBY hanya menjelaskan posisi dirinya sebagai tersangka dan kinerja di Kementerian Agama.
Pada kesempatan itu, mantan Menteri Koperasi dan UKM ini juga mengatakan akan berkonsentrasi untuk mengurus status hukumnya di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Keadaan saya sebagai tersangka murni mengganggu pemerintahan. Oleh karenanya saya mendengarkan kembali apa yang diberikan presiden sebagai menag," tambahnya.
Saat diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Istana Bogor, SDA mengaku sudah menjelaskan mengenai kasus yang menjeratnya tersebut.
"Namun Bapak Presiden minta agar saya memberikan permohonan secara tertulis termasuk laporan kinerja sebagai Menteri," ujar SDA, di Rumah Pemenangan Prabowo-Hatta, Jalan Polonia, Jakarta Timur, Senin (26/5/2014).
Namun begitu, SDA membantah jika diundang SBY karena Ketua Umum Partai Demokrat itu memintanya mundur. Menurutnya, pertemuan dengan SBY hanya menjelaskan posisi dirinya sebagai tersangka dan kinerja di Kementerian Agama.
Pada kesempatan itu, mantan Menteri Koperasi dan UKM ini juga mengatakan akan berkonsentrasi untuk mengurus status hukumnya di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Keadaan saya sebagai tersangka murni mengganggu pemerintahan. Oleh karenanya saya mendengarkan kembali apa yang diberikan presiden sebagai menag," tambahnya.
(kri)
