Hasyim Nilai Menag Harus Orang yang Tahan Godaan
Jum'at, 23 Mei 2014 - 17:45 WIB
Hasyim Nilai Menag Harus Orang yang Tahan Godaan
A
A
A
DEPOK - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi ikut angkat bicara tentang kasus korupsi dana haji yang menjerat Menteri Agama Suryadharma Ali. Hasyim memiliki banyak kriteria tentang sosok seseorang yang cocok untuk menjabat sebagai menteri agama.
Menurutnya, posisi Menteri Agama harus ditempatkan oleh orang yang bersih dan tahan godaan. Sebab, kata dia, Kementerian Agama berbeda dengan kementerian lainnya.
"Karena di Depag berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain ketempatan uang negara, kalau Kemenag ketempatan uang negara dan uang Tuhan, ada uang jamaah haji, umrah, gawat ini kalau disalahgunakan oleh siapapun," tegasnya di kediamannya di Jalan H Amat, Beji, Depok, Jumat (23/5/2014).
Ia menambahkan, korupsi bukan hanya sekadar mengambil uang, tetapi bisa jadi ada kesalahan administrasi. Karena itu ia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum berkeadilan.
"Salah administrasi juga dibilang korupsi, padahal duit enggak terima. KPK sendiri harus menegakan hukum berkeadilan, equality. Kok Century juga enggak selesai-selesai sih, kenapa?"
"KPK enggak boleh dibiarkan sendiri, harus gerakan nasional. Mulai hulu sampai hilir, pembinaan, penangkapan, langsung penangkapan di saat semua korupsi, karena apes-apesnya saja, yang lain belum kelihatan apesnya," jelasnya.
Menurutnya, posisi Menteri Agama harus ditempatkan oleh orang yang bersih dan tahan godaan. Sebab, kata dia, Kementerian Agama berbeda dengan kementerian lainnya.
"Karena di Depag berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain ketempatan uang negara, kalau Kemenag ketempatan uang negara dan uang Tuhan, ada uang jamaah haji, umrah, gawat ini kalau disalahgunakan oleh siapapun," tegasnya di kediamannya di Jalan H Amat, Beji, Depok, Jumat (23/5/2014).
Ia menambahkan, korupsi bukan hanya sekadar mengambil uang, tetapi bisa jadi ada kesalahan administrasi. Karena itu ia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum berkeadilan.
"Salah administrasi juga dibilang korupsi, padahal duit enggak terima. KPK sendiri harus menegakan hukum berkeadilan, equality. Kok Century juga enggak selesai-selesai sih, kenapa?"
"KPK enggak boleh dibiarkan sendiri, harus gerakan nasional. Mulai hulu sampai hilir, pembinaan, penangkapan, langsung penangkapan di saat semua korupsi, karena apes-apesnya saja, yang lain belum kelihatan apesnya," jelasnya.
(kri)
