Cepat atau Lambat, Demokrat Diprediksi Berlabuh ke Prabowo

JAKARTA - Partai Demokrat memutuskan tidak mengusung calon presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan. Keputusan itu dibuktikan dengan tidak bergabung ke dalam koalisi partai politik pendukung Joko Widodo ataupun Prabowo Subianto.

Namun bukan mustahil mendekati Pemilihan Presiden 9 Juli mendatang, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu secara tiba-tiba akan mengeluarkan sikap mendukung salah satu pasangan calon.

Menurut kacamata Pengamat Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf, Demokrat sebenarnya lebih cenderung untuk mendukung Prabowo dan Hatta Rajasa.

"Saya kira suatu saat akan ada pernyataan dari Demokrat mendukung Prabowo-Hatta dengan menggunakan alasan kesamaan visi," katanya kepada Sindonews, Rabu 21 Mei 2014.

Dia menilai, banyak faktor yang membuat Demokrat lebih "nyaman" dengan Prabowo-Hatta. Kedekatan emosional dan cara pandang SBY dan Hata yang juga besannya itu menjadi salah satu faktor.

Asep menilai sebenarnya SBY ingin bergabung dengan koalisi parpol pendukung Prabowo dan Hatta. Namun, kata dia, ada bebera faktor yang mengurungkan SBY ikut mengusung pasangan tersebut.

Antara lain, kata dia, keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi Prabowo-Hatta. SBY sepertinya enggan bersama PKS yang sikapnya kerap berseberangan dengan Demokrat di internal koalisi pemerintahannya.

Kemudian, lanjut Asep, menyangkut perdebatan tentang nasionalisasi aset asing. SBY pernah mengkritik calon presiden yang mengumbar janji menasionalisasi aset yang sering diungkapkan Prabowo. Sampai-sampai Gerindra mengklarifikasi Prabowo tidak mengkampanyekan program itu.

"Selain itu, ada kader-kader Demokrat yang memang sebenarnya lebih cenderung ke Jokowi," katanya.

Dia mengakui strategi politik Demokrat yang melawan arus utama politik dengan memutuskan bersikap netral tidak lumrah. "Tujuan partai politik ya untuk mengejar kekuasan. Ini kok malah netral, seperti TNI/Polri saja. Ini agak aneh," katanya.

Kecenderungan ke Prabowo-Hatta itu, kata dia, tidak lepas dari tersumbatnya komunikasi antara SBY dengan Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo. Alhasil, Demokrat pun tidak mungkin merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ditambah dengan posisi SBY yang notabene presiden sekaligus Ketua Umum DPP PDIP. Kondisi ini, kata dia, membuat posisi SBY merasa sulit. "SBY mungkin kaku bila harus blusukan ke partai-partai lain. Itu karena jabatannya sebagai presiden. Beda dengan ketua umum parpol lain," ujarnya.