Alur Rekap Suara Pilpes Sebaiknya Dipangkas
Rabu, 21 Mei 2014 - 14:58 WIB
Alur Rekap Suara Pilpes Sebaiknya Dipangkas
A
A
A
BANDUNG - Alur rekapitulasi suara untuk Pilpres 2014 diusulkan dipangkas agar lebih efektif. Sebab selama ini alur rekapitulasi memakan waktu lama dari tingkat TPS, PPS, PPK, hingga KPU RI.
"Kami meminta kepada KPU Pusat untuk memutus jalur rekapitulasi suara yang sudah ada," kata Koordinator Gema Luber untuk Jokowi Presiden, Syarif Bastaman, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/5/2014).
Yang diusulkan adalah surat suara dari TPS langsung direkap di tingkat KPU kabupaten/kota. Setelah itu rekapitulasi langsung dilakukan di KPU provinsi dan pusat.
"Ini karena jumlah calon pasangan presiden dan wapres hanya diikuti dua pasangan calon. Ini juga bentuk penghematan terhadap anggaran pilpres yang digunakan," jelasnya.
Dengan cara seperti itu, waktu yang dipakai untuk rekapitulasi juga akan jauh lebih singkat. Pilpres yang digelar 9 Juli akan diketahui hasilnya pada 14 Juli setelah direkapitulasi dan diumumkan oleh KPU RI.
Alasan diusulkannya metode itu adalah borosnya anggaran negara yang dipakai untuk rekapitulasi. Sistem penghitungan saat ini juga rawan manipulasi di tingkat PPS dan PPK. Sehingga rekapitulasi di PPS dan PPK dianggap tidak perlu dilakukan.
Untuk menyuarakan usulan itu, Gema Luber akan menggelar aksi di KPU RI agar usulan mereka didengar dan dijalankan.
"Kami meminta kepada KPU Pusat untuk memutus jalur rekapitulasi suara yang sudah ada," kata Koordinator Gema Luber untuk Jokowi Presiden, Syarif Bastaman, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/5/2014).
Yang diusulkan adalah surat suara dari TPS langsung direkap di tingkat KPU kabupaten/kota. Setelah itu rekapitulasi langsung dilakukan di KPU provinsi dan pusat.
"Ini karena jumlah calon pasangan presiden dan wapres hanya diikuti dua pasangan calon. Ini juga bentuk penghematan terhadap anggaran pilpres yang digunakan," jelasnya.
Dengan cara seperti itu, waktu yang dipakai untuk rekapitulasi juga akan jauh lebih singkat. Pilpres yang digelar 9 Juli akan diketahui hasilnya pada 14 Juli setelah direkapitulasi dan diumumkan oleh KPU RI.
Alasan diusulkannya metode itu adalah borosnya anggaran negara yang dipakai untuk rekapitulasi. Sistem penghitungan saat ini juga rawan manipulasi di tingkat PPS dan PPK. Sehingga rekapitulasi di PPS dan PPK dianggap tidak perlu dilakukan.
Untuk menyuarakan usulan itu, Gema Luber akan menggelar aksi di KPU RI agar usulan mereka didengar dan dijalankan.
(lns)
