Kemunduran bagi Jokowi paksakan JK jadi cawapres
Rabu, 14 Mei 2014 - 20:36 WIB
Kemunduran bagi Jokowi paksakan JK jadi cawapres
A
A
A
Sindonews.com - Memaksakan Jusuf Kalla (JK) menjadi calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai sebuah kemunduran. PDIP dinilai akan menuai kerugian atas hal tersebut.
"Langkah politik yang sangat mundur, jauh melebihi kemunduran di era Soeharto. JK dapat dianggap haus kekuasaan," ungkap salah satu Aktivis Petisi 28 Haris Rusly kepada wartawan, Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Menurutnya, alangkah baiknya jika JK memberikan kesempatan kepada kalangan yang lebih muda, seperti Puan Maharani dan Abraham Samad untuk maju mendampingi Jokowi.
"Bukan figur kakek-kakek seperti JK yang telah menjadi wakil presiden untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pernah gagal menjadi capres," tegasnya.
Dia menyarankan sebaiknya, Jokowi mengambil cawapres yang bisa menutupi kelemahannya. Figur yang berasal dari partai lain, militer, dunia usaha, dan luar Jawa.
"Figur yang dapat menutupi kelemahan Jokowi tersebut adalah Jenderal Luhut Panjaitan. Pak Luhut adalah seorang tentara, pimpinan DPP Golkar, pengusaha, berasal dari luar Jawa dan mempunya jaringan internasional yang cukup kuat," tuntasnya.
"Langkah politik yang sangat mundur, jauh melebihi kemunduran di era Soeharto. JK dapat dianggap haus kekuasaan," ungkap salah satu Aktivis Petisi 28 Haris Rusly kepada wartawan, Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Menurutnya, alangkah baiknya jika JK memberikan kesempatan kepada kalangan yang lebih muda, seperti Puan Maharani dan Abraham Samad untuk maju mendampingi Jokowi.
"Bukan figur kakek-kakek seperti JK yang telah menjadi wakil presiden untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pernah gagal menjadi capres," tegasnya.
Dia menyarankan sebaiknya, Jokowi mengambil cawapres yang bisa menutupi kelemahannya. Figur yang berasal dari partai lain, militer, dunia usaha, dan luar Jawa.
"Figur yang dapat menutupi kelemahan Jokowi tersebut adalah Jenderal Luhut Panjaitan. Pak Luhut adalah seorang tentara, pimpinan DPP Golkar, pengusaha, berasal dari luar Jawa dan mempunya jaringan internasional yang cukup kuat," tuntasnya.
(kri)
