Takut tender bermasalah, Korlantas Polri libatkan KPK
Takut tender bermasalah, Korlantas Polri libatkan KPK
A
A
A
Sindonews.com - Tidak mau mengulangi kesalahan masa lalu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proyek pengadaan bahan baku Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
Wakil Kepala Korlantas Polri Kombes Pol Sam Budigusdian mengatakan sebelum memulai tahapan proyek, pihaknya mengirimkan surat ke KPK yang isinya meminta petunjuk dan pendampingan untuk pelaksanaan proyek. "Ini untuk menghindari masalah," kata Sam di Mabes Polri, Kamis (12/05/2014).
Seperti diketahui, pada 2012 KPK mengungkap kasus korupsi di Korlantas berbentuk suap dan mark up dalam proyek pengadaab simulator SIM.
Pasca pengiriman surat itu, KPK dan Polri kemudian berkoordinasi. "Hasil koordinasinya, KPK mempersilakan kami untuk meminta atensi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang," ujar Sam.
Setelah adanya arahan dari KPK, Korlantas langsung berkoordinasi dengan LKPP. Setiap putusan dalam proses tender selalu dikoordinasikan dengan LKPP agar tidak ada masalah di kemudian hari.
Pelibatakan LKPP hampir pada semua proyek pengadaan di Korlantas. "Sehingga kami setiap pengadaan, khususnya TMKB sejak penyusunan dokumen kami diasistensi oleh LKPP. KPK tidak langsung dilibatkan tetapi meminta LKPP mengawasi Pokja di lingkungan Korlantas," kata Sam.
Wakil Kepala Korlantas Polri Kombes Pol Sam Budigusdian mengatakan sebelum memulai tahapan proyek, pihaknya mengirimkan surat ke KPK yang isinya meminta petunjuk dan pendampingan untuk pelaksanaan proyek. "Ini untuk menghindari masalah," kata Sam di Mabes Polri, Kamis (12/05/2014).
Seperti diketahui, pada 2012 KPK mengungkap kasus korupsi di Korlantas berbentuk suap dan mark up dalam proyek pengadaab simulator SIM.
Pasca pengiriman surat itu, KPK dan Polri kemudian berkoordinasi. "Hasil koordinasinya, KPK mempersilakan kami untuk meminta atensi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang," ujar Sam.
Setelah adanya arahan dari KPK, Korlantas langsung berkoordinasi dengan LKPP. Setiap putusan dalam proses tender selalu dikoordinasikan dengan LKPP agar tidak ada masalah di kemudian hari.
Pelibatakan LKPP hampir pada semua proyek pengadaan di Korlantas. "Sehingga kami setiap pengadaan, khususnya TMKB sejak penyusunan dokumen kami diasistensi oleh LKPP. KPK tidak langsung dilibatkan tetapi meminta LKPP mengawasi Pokja di lingkungan Korlantas," kata Sam.
(dam)
Explore More