Presiden mendatang diminta perhatikan masalah sosial
Minggu, 11 Mei 2014 - 20:59 WIB
Presiden mendatang diminta perhatikan masalah sosial
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat sosial Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan, presiden terpilih diharapkan mampu menuntaskan permasalahan sosial di Indonesia.
Permasalahan sosial menurutnya bukan hal yang sederhana, dan hanya bisa dilakukan dengan pendekatan hukum yang tegas.
"Berbagai potensi 'keliaran' selain ada faktor-faktor lainnya, lalu oknum-oknum yang melakukan itu menjadikan hukum begitu lentur, begitu lembut, sehingga ketika ini tak membuat masyarakat menilai kejadian ini sebagai kejadian luar biasa misalnya, padahal bahayanya tak hanya untuk Indonesia saat ini," kata Devie saat berbincang di Depok, Minggu (11/5/2014).
Saat menghadapi masalah darurat kekerasan anak misalnya, Devie mencontohkan, kepala negara di luar negeri bahkan, sampai turun langsung berkampanye anti gadget.
"Di respons di luar sana, kepala negara turun langsung kampanye anti gadget, bukan masuk pada ranah politik, dan bukan dipandang seolah politikus urusi gadget, ini tugas kepala negara perhatikan kebaikan kebajikan bagi publiknya, bukan konpres yang misalnya subjektif, ada teror lalu presiden turun, mengajak publik mengingatkan publik," tegasnya.
Menurut Devie, presiden selanjutnya nanti harus memiliki tindakan nyata dan mampu merealisasikan setiap pernyataan. Menghadapi masalah sosial, lanjutnya, memang memiliki banyak tantangan sebab menghadapi mesyarakat memerlukan sebuah kelenturan.
"Pemimpin berikutnya, tak berhenti pada tahap sekadar 'mengimbau', memiliki kekuatan mewujudkan, melalui kebijakan. Masalah sosial, harus memiliki kepekaan, respons yang cepat, ketiga jangan terpaku pada birokrasi, manusia bukan alam, hitungan ini menghadapi orang, perlu ada kelenturan, misalnya dalam menghadapi masalah pelecehan seksual di JIS, perlu respons tegas," tukasnya.
Devie mencontohkan implementasi Undang-undang (UU) Perlindungan Anak misalnya, kurang berjalan optimal. Para elite lebih sibuk dengan kepentingan masing-masing.
"Saat penegakan terorisme lebih diutamakan ketimbang predator seks tadi, apakah ada anggaran DPR untuk itu, ini lebih kepada politik anggaran juga. Isu sosial tak jadi prioritas, perlu ada komitmen, perlu ada capaian sosial yang dia (pemimpin baru) lakukan nanti," tegasnya.
Permasalahan sosial menurutnya bukan hal yang sederhana, dan hanya bisa dilakukan dengan pendekatan hukum yang tegas.
"Berbagai potensi 'keliaran' selain ada faktor-faktor lainnya, lalu oknum-oknum yang melakukan itu menjadikan hukum begitu lentur, begitu lembut, sehingga ketika ini tak membuat masyarakat menilai kejadian ini sebagai kejadian luar biasa misalnya, padahal bahayanya tak hanya untuk Indonesia saat ini," kata Devie saat berbincang di Depok, Minggu (11/5/2014).
Saat menghadapi masalah darurat kekerasan anak misalnya, Devie mencontohkan, kepala negara di luar negeri bahkan, sampai turun langsung berkampanye anti gadget.
"Di respons di luar sana, kepala negara turun langsung kampanye anti gadget, bukan masuk pada ranah politik, dan bukan dipandang seolah politikus urusi gadget, ini tugas kepala negara perhatikan kebaikan kebajikan bagi publiknya, bukan konpres yang misalnya subjektif, ada teror lalu presiden turun, mengajak publik mengingatkan publik," tegasnya.
Menurut Devie, presiden selanjutnya nanti harus memiliki tindakan nyata dan mampu merealisasikan setiap pernyataan. Menghadapi masalah sosial, lanjutnya, memang memiliki banyak tantangan sebab menghadapi mesyarakat memerlukan sebuah kelenturan.
"Pemimpin berikutnya, tak berhenti pada tahap sekadar 'mengimbau', memiliki kekuatan mewujudkan, melalui kebijakan. Masalah sosial, harus memiliki kepekaan, respons yang cepat, ketiga jangan terpaku pada birokrasi, manusia bukan alam, hitungan ini menghadapi orang, perlu ada kelenturan, misalnya dalam menghadapi masalah pelecehan seksual di JIS, perlu respons tegas," tukasnya.
Devie mencontohkan implementasi Undang-undang (UU) Perlindungan Anak misalnya, kurang berjalan optimal. Para elite lebih sibuk dengan kepentingan masing-masing.
"Saat penegakan terorisme lebih diutamakan ketimbang predator seks tadi, apakah ada anggaran DPR untuk itu, ini lebih kepada politik anggaran juga. Isu sosial tak jadi prioritas, perlu ada komitmen, perlu ada capaian sosial yang dia (pemimpin baru) lakukan nanti," tegasnya.
(maf)
