Pilpres, Mabes TNI siapkan 30.000 pasukan

Sindonews.com - Mabes TNI mengerahkan 30.000 pasukan gabungan dari TNI AD, AL dan AU untuk membantu pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 9 Juli mendatang. Seluruh pasukan tersebut nantinya berada di bawah kendali Polri.

Kapuspen TNI Mayjen M Fuad Basya mengatakan, menghadapi pilpres pihaknya telah melakukan pertemuan dan membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polri tentang pengamanan mulai dari pengamanan Kamtibmas sampai dengan pilpres.

"Intinya pengamanan oleh TNI sudah kita siapkan. Kemudian prinsip pengamanan, kami akan membantu dan mendukung Polri. Kami dari TNI dan Polri sangat berharap pilpres berjalan baik dan lancar," ujarnya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.

Dia menjelaskan, terhitung mulai 1 Juli-15 Juli sebanyak 30.000 pasukan gabungan TNI ini berada di bawah Bawah Kendali Operasi (BKO) Polri.
Artinya kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh TNI saat pilpres nanti itu semua kendalinya ada di Polri. "Jadi kalau ada posisi TNI tidak sesuai sesuai aturan silakan tanyakan ke Polri. Kita serahkan pasukan kita ke polisi untuk mengamankan. Jika polisi butuh kekuatan TNI untuk perkuatan itu ya silakan," ujarnya.

Jika dalam pelaksanaannya ada permasalahan hukum, kata dia, hal itu menjadi urusan dan tanggung jawab polisi bukan lagi menjadi tanggung jawab TNI.

"Apabila anggota TNI melakukan kegiatan yang bukan kerjaan TNI tapi merupakan pekerjaan polisi silakan tanya ke Polri mereka yang menempatkan itu (pasukan)," ucapnya.

Memasuki H-1 pilpres, lanjut Kapuspen, seluruh pasukan mulai dari Mabes TNI sampai pasukan terujung di daerah-daerah semua dalam keadaan siaga satu. Artinya, seluruh pasukan ini siap digerakan sewaktu-waktu apabila memang dibutuhkan untuk mengamankan pilpres.

Kapuspen menambahkan, jika pelaksanaan pilpres berlangsung dua putaran, TNI telah menyiapkan pengamanan secara komprehensif mulai 17-23 September. Termasuk memetakan daerah rawan konflik. Sejak Januari lalu, satuan intelijen selalu meng-update data-data mengenai daerah-daerah rawan.

Namun, dirinya tidak bisa menyebutkan daerah mana saja mengingat kategori rawan menurut aparat keamanan berbeda dengan versi pemerintah daerah.

"Tapi semua sudah kita petakan, yang penting kita menganggap daerah-daerah yang kemungkinan terjadi permasalahan terutama saat pilpres ini petanya di kita semua sudah ada. Nah, kembali masalah keterbukaan informasi publik (KIP) itu, tidak mungkin kita sampaikan, karena ini menyangkut masalah taktik dan strategi. Tidak mungkin kita sampaikan," akunya.

Begitu juga dengan pengamanan pulau-pulau terluar, pihaknya terus melakukan pengamanan secara rutin sesuai prosedur tetap (protap) yang sudah ada. Jika pulau terluar tersebut memiliki penduduk maka diamankan oleh TNI AD, sedangkan yang tidak ada penduduknya maka menjadi tanggung jawab TNI AL.

Sementara, TNI AU akan mengamankan semuanya daerah tersebut melalui patroli rutin. "Pengamanan kita tetap. Pengamanan daerah rawan seperti ini, daerah tertinggal dan daerah perbatasan seperti ini, tapi untuk pengamanan pemilu itu sendiri kita sudah serahkan ke polisi. Jadi polisi yang ngatur," katanya.

Apabila terjadi perkembangan situasi baru, Jenderal Bintang Dua ini mengaku, TNI telah menyiapkan pasukan lapis berikutnya di antaranya, Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC), Kopassus, Paskhas maupun Marinir.
"Itu jika nanti membutuhkan bantuan pasukan. Tapi kita tidak mengharapkan hal itu terjadi," paparnya.

Menurut dia, alih komando dan pengendalian (Kodal) akan dilakukan jika Polri merasa pengamanan oleh polisi tidak optimal atau dengan kata lain kewalahan. Sehingga alih kodal akan dialihkan kepada Panglima TNI dan semua kendali berada di bawah TNI. Semua alih kodal tersebut, sambung Kapuspen, tidak serta merta keinginan TNI melainkan berdasarkan laporan dari Polri atau pemerintah daerah (pemda).

"Semua perintah gerak ada di Panglima TNI. Ini terukur dan jelas. Kemudian siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melaksanakan semuanya jelas. Semua perintah dari panglima. Sekali lagi kita tidak mengharapkan alih kodal. Kita harapkan semua pengamanan oleh Polri sudah selesai dan pilpres berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada satu masalah. Soal penghitungan ulang dan lain-lain itu bukan domain kami," tegasnya.

Di tempat yang sama, Pengamat Komunikasi dan Pengamat Politik Tjipta Lesmana menilai, TNI harus menambah banyak alutsista. Alut sista TNI sangat tertinggal diibandingkan negara-negara lain.

"Soal teknis saya nggak ngerti. Tapi yang jelas Indonesia negara archipelago terbesar di dunia dan harus memiliki kekuatan untuk menjaga kedaulatan bangsa," ucapnya.