PKS tuding pemerintah berselingkuh dengan kapitalis
Rabu, 30 April 2014 - 12:12 WIB
PKS tuding pemerintah berselingkuh dengan kapitalis
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Indra mendukung unjuk rasa buruh melakukan unjuk rasa besar-besaran yang akan dilaksanakan 1 Mei besok atau dikenal yang dikenal May Day (Hari Buruh). Ia menyalahkan pemerintah yang selama ini gagal memenuhi hak-hak buruh.
"Berbagai tuntutan yang sudah diwacanakan dalam beberapa hari ini oleh berbagai organisasi buruh, merupakan sebuah realitas atas keprihatinan kondisi perburuhan Indonesia & sekaligus merupakan refleksi kegagalan pemerintah dalam menjamin hak-hak buruh seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undanganan yang berlaku," ujarnya melalui pesan singkat kepada Sindonews, Rabu (30/4/2014).
Menurutnya, tuntutan buruh Indonesia pada May Day besok diantaranya, peningkatan kesejahteraan, kerja layak, upah layak, penghapusan perbudakan modern dalam bentuk praktik outsourcing & kerja kontrak yang menyimpang, jaminan kebebasan berserikat, tolak PHK sepihak, dan social security, bukanlah tuntutan yang baru diwacanakan.
"Hal ini merupakan tuntutan lama dan sudah sangat sering mereka tuntut dalam banyak momen. Kesemua poin-poin tuntutan tersebut memang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi menjamin hak dasar buruh seperti yang diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 13/2003, UU Nomor 21/2000, dan berbagai peraturan pelaksana lainnya," jelasnya.
Ketua Departemen Advokasi Buruh DPP PKS ini menilai, persoalan mendasar kenapa akhirnya setiap May Day dan berbagai momen lainnya buruh terus berdemonstrasi dan turun ke jalan, karena memang selama ini pemerintah telah gagal dan lalai memenuhi amanah konstitusi, UU, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
"Penegakan hukum atas pemenuhan hak dasar buruh selama ini sangat lemah. Dengan embel-embel ramah investasi, pemerintah sering berselingkuh dengan para pengusaha & kapitalis yang pada akhirnya kerap kali mengabaikan pemenuhan hak-hak buruh seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Karena itu, lanjutnya, dengan momen May Day 2014 yang cukup istimewa ini di tahun transisi pemerintahan, dirinya mengimbau Presiden SBY agar memberikan kado akhir masa jabatan dengan bentuk memenuhi berbagai tuntutan buruh tersebut.
"Sedangkan untuk para capres yang akan bertarung dalam Pilpres 2014 ini, mereka harus meyakinkan dan berkomitmen kepada kaum buruh atau pekerja bahwa kalau terpilih nanti akan memenuhi tuntutan kaum buruh dan menjamin terpenuhinya hak-hak buruh," tutupnya.
"Berbagai tuntutan yang sudah diwacanakan dalam beberapa hari ini oleh berbagai organisasi buruh, merupakan sebuah realitas atas keprihatinan kondisi perburuhan Indonesia & sekaligus merupakan refleksi kegagalan pemerintah dalam menjamin hak-hak buruh seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undanganan yang berlaku," ujarnya melalui pesan singkat kepada Sindonews, Rabu (30/4/2014).
Menurutnya, tuntutan buruh Indonesia pada May Day besok diantaranya, peningkatan kesejahteraan, kerja layak, upah layak, penghapusan perbudakan modern dalam bentuk praktik outsourcing & kerja kontrak yang menyimpang, jaminan kebebasan berserikat, tolak PHK sepihak, dan social security, bukanlah tuntutan yang baru diwacanakan.
"Hal ini merupakan tuntutan lama dan sudah sangat sering mereka tuntut dalam banyak momen. Kesemua poin-poin tuntutan tersebut memang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi menjamin hak dasar buruh seperti yang diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 13/2003, UU Nomor 21/2000, dan berbagai peraturan pelaksana lainnya," jelasnya.
Ketua Departemen Advokasi Buruh DPP PKS ini menilai, persoalan mendasar kenapa akhirnya setiap May Day dan berbagai momen lainnya buruh terus berdemonstrasi dan turun ke jalan, karena memang selama ini pemerintah telah gagal dan lalai memenuhi amanah konstitusi, UU, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
"Penegakan hukum atas pemenuhan hak dasar buruh selama ini sangat lemah. Dengan embel-embel ramah investasi, pemerintah sering berselingkuh dengan para pengusaha & kapitalis yang pada akhirnya kerap kali mengabaikan pemenuhan hak-hak buruh seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Karena itu, lanjutnya, dengan momen May Day 2014 yang cukup istimewa ini di tahun transisi pemerintahan, dirinya mengimbau Presiden SBY agar memberikan kado akhir masa jabatan dengan bentuk memenuhi berbagai tuntutan buruh tersebut.
"Sedangkan untuk para capres yang akan bertarung dalam Pilpres 2014 ini, mereka harus meyakinkan dan berkomitmen kepada kaum buruh atau pekerja bahwa kalau terpilih nanti akan memenuhi tuntutan kaum buruh dan menjamin terpenuhinya hak-hak buruh," tutupnya.
(kri)
