KPK klaim kasus e-KTP 'pemainnya' lebih dari satu
Selasa, 22 April 2014 - 22:04 WIB
KPK klaim kasus e-KTP 'pemainnya' lebih dari satu
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, bisa saja kasus e-KTP mengarah ke beberapa orang. Menurutnya, gaya KPK dalam melakukan penyidikan pasti dimulai dari orang yang sudah diyakini sebagai figur potensial.
"Jika hasil penyelidikan memungkinkan untuk berkembang, ya tergantung prosesnya. Nanti mungkin juga targetnya," kata Bambang di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (22/4/2014).
Dia mengaku kasus e-KTP sudah beberapa kali di-expose dan sudah meningkatkan tahapannya. "Tadi sudah dilakukan penggeledahan di dua tempat. Kalau enggak salah, di Kalibata atau di mana gitu. Kira-kira itu," ucapnya.
Bambang mengatakan, kasus dugaan korupsi e-KTP ini sudah dipantau sejak lama. Dari proses peningkatan ke tahapan penyelidikan sudah memakan waktu yang cukup lama. "Sudah kita periksa semua. Sampai teknologinya juga kita periksa," ujarnya.
Ditanyakan kerugian negara atas kasus dugaan korupsi e-KTP ini, Bambang menuturkan belum disebutkan. Pihaknya akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitungnya. "Estimasi jumlah itu pasti ada," paparnya.
Dia juga mengaku tidak memberitahukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terkait kasus tersebut. Pertemuannya dengan Mendagri bersama Menkeu hanya membahas persoalan bansos.
KPK tetapkan tersangka kasus korupsi e-KTP
"Jika hasil penyelidikan memungkinkan untuk berkembang, ya tergantung prosesnya. Nanti mungkin juga targetnya," kata Bambang di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (22/4/2014).
Dia mengaku kasus e-KTP sudah beberapa kali di-expose dan sudah meningkatkan tahapannya. "Tadi sudah dilakukan penggeledahan di dua tempat. Kalau enggak salah, di Kalibata atau di mana gitu. Kira-kira itu," ucapnya.
Bambang mengatakan, kasus dugaan korupsi e-KTP ini sudah dipantau sejak lama. Dari proses peningkatan ke tahapan penyelidikan sudah memakan waktu yang cukup lama. "Sudah kita periksa semua. Sampai teknologinya juga kita periksa," ujarnya.
Ditanyakan kerugian negara atas kasus dugaan korupsi e-KTP ini, Bambang menuturkan belum disebutkan. Pihaknya akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitungnya. "Estimasi jumlah itu pasti ada," paparnya.
Dia juga mengaku tidak memberitahukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terkait kasus tersebut. Pertemuannya dengan Mendagri bersama Menkeu hanya membahas persoalan bansos.
KPK tetapkan tersangka kasus korupsi e-KTP
(maf)
