KPU dianggap ulangi 'lagu lama' pemilu
Selasa, 15 April 2014 - 17:22 WIB
KPU dianggap ulangi 'lagu lama' pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai banyaknya pelanggaran pemilu yang terjadi dianggap sebagai kegagalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan manajemen penyelenggaraan pemilu.
Menurut Koordinator Formappi Sebastian Salang, KPU mengulangi kesalahan di periode pemilu sebelumnya. Lantas, apa penyebabnya?
"Makin meningkatnya banyak TPS yang menyelenggarakan pemilu ulang. Banyak daerah tidak punya TPS dari 2009 lalu, tapi terjadi lagi di 2014," ujar Sebastian saat diskusi "Marak Pelanggaran, Sepi Tindakan," di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).
Ia menegaskan, bentuk kesalahan itu merupakan kesalahan yang terjadi dari periode ke periode pemilu. KPU sekarang dinilai cenderung lambat untuk mengantisipasi hal tersebut. Padahal, antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk menggunakan hak pilihnya.
"Ini terkesan bahwa persoalan-persoalan pada pemilu lalu justru meningkat," ungkapnya.
Mengenai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menurutnya fungsi pengawasan yang dilakukan Bawaslu tak memiliki dampak signifikan untuk menekan kecurangan pemilu. Bawaslu dianggap sebagai lembaga yang pandai menghakimi, tapi lemah pada fungsi pengawasannya.
"Banyak bentuk pelanggaran yang diungkap oleh media, tapi di saat yang sama lembaga pengawas pemilu tampak tidak berdaya," tambahnya.
Di samping itu, katanya, Pemilu Legislatif masih banyak diwarnai praktik jual-beli suara atau politik uang. Sehingga, Pileg sudah bisa diprediksi siapa pemenangnya.
Salang menambahkan, hampir sebagian besar calon wakil rakyat di Senayan bakal diisi wajah-wajah lama (incumbent). "Pasca 2014 gambaran korupsi akan makin meningkat dan demokrasi hanya akan menjadi wacana," tutupnya.
Menurut Koordinator Formappi Sebastian Salang, KPU mengulangi kesalahan di periode pemilu sebelumnya. Lantas, apa penyebabnya?
"Makin meningkatnya banyak TPS yang menyelenggarakan pemilu ulang. Banyak daerah tidak punya TPS dari 2009 lalu, tapi terjadi lagi di 2014," ujar Sebastian saat diskusi "Marak Pelanggaran, Sepi Tindakan," di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).
Ia menegaskan, bentuk kesalahan itu merupakan kesalahan yang terjadi dari periode ke periode pemilu. KPU sekarang dinilai cenderung lambat untuk mengantisipasi hal tersebut. Padahal, antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk menggunakan hak pilihnya.
"Ini terkesan bahwa persoalan-persoalan pada pemilu lalu justru meningkat," ungkapnya.
Mengenai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menurutnya fungsi pengawasan yang dilakukan Bawaslu tak memiliki dampak signifikan untuk menekan kecurangan pemilu. Bawaslu dianggap sebagai lembaga yang pandai menghakimi, tapi lemah pada fungsi pengawasannya.
"Banyak bentuk pelanggaran yang diungkap oleh media, tapi di saat yang sama lembaga pengawas pemilu tampak tidak berdaya," tambahnya.
Di samping itu, katanya, Pemilu Legislatif masih banyak diwarnai praktik jual-beli suara atau politik uang. Sehingga, Pileg sudah bisa diprediksi siapa pemenangnya.
Salang menambahkan, hampir sebagian besar calon wakil rakyat di Senayan bakal diisi wajah-wajah lama (incumbent). "Pasca 2014 gambaran korupsi akan makin meningkat dan demokrasi hanya akan menjadi wacana," tutupnya.
(kri)
