Presiden mendatang harus fokus bangun sektor laut
Selasa, 15 April 2014 - 15:50 WIB
Presiden mendatang harus fokus bangun sektor laut
A
A
A
Sindonews.com - Guru Besar Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri meminta presiden Indonesia mendatang, untuk mengubah paradigma pembangunan, dengan lebih memerhatikan dan memfokuskan pembangunan sektor kelautan.
Alasannya, potensi yang didapat dari sektor kelautan sangat besar mengingat, seperempat wilayah Indonesia adalah laut dan Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia.
"Untuk presiden mendatang ada reorientasi pembangunanlah dari yang jaman penjajah hingga Orde Baru itu basisnya daratan, harus mulai melihat ke laut," kata Rokhmin dalam diskusi Forum Group Discussion Rekonseptualisasi Negara Maritim Indonesia, di Kantor DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jakarta, Selasa (15/42014).
Rokhmin yang pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid dan era Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengungkapkan, ketika dirinya menjadi menteri, orientasi dan keberpihakan pembangunan sektor kelautan sangat jelas terlihat.
"Waktu saya menjadi menteri itu sudah ada pergeseran orientasi pembangunan, makanya pada waktu itu kita punya gebrakan waktu itu, yaitu menjadikan Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember menjadi Hari Nusantara pada waktu jaman Gus Dur dan pada jaman Bu Mega dicanangkan Gerbang Mina Bahari Gerakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan," tuturnya.
Sayangnya, saat ini orientasi pembangunan kelautan belum terlihat. Apalagi, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ( MP3EI) yang ditetapkan Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa koridornya masih bertumpu pada pembangunan di daratan.
"Kita lihat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang ditetapkan pemerintah, itu dari enam koridor dalam MP3EI hanya dua koridor yaitu koridor lima dan enam yang memperhatikan kelautan. Padahal, rata-rata provinsi di Indonesia mempunyai laut," kritiknya.
Ketua Umum DPP LDII KH Abdullah Syam mengatakan, hasil diskusi Forum Group Discussion Rekonseptualisasi Negara Maritim Indonesia ini akan ditawarkan kepada calon presiden dalam rapimnas LDII yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini.
"Kelautan ini sumber daya yang memang potensial untuk dikelola dan kasus-kasus illegal fishing barangkali ke depan presiden kita bisa memperbaiki dan lebih berorientasi pada dunia maritim dan legislatif juga mendukungnya," harapnya.
Alasannya, potensi yang didapat dari sektor kelautan sangat besar mengingat, seperempat wilayah Indonesia adalah laut dan Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia.
"Untuk presiden mendatang ada reorientasi pembangunanlah dari yang jaman penjajah hingga Orde Baru itu basisnya daratan, harus mulai melihat ke laut," kata Rokhmin dalam diskusi Forum Group Discussion Rekonseptualisasi Negara Maritim Indonesia, di Kantor DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jakarta, Selasa (15/42014).
Rokhmin yang pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid dan era Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengungkapkan, ketika dirinya menjadi menteri, orientasi dan keberpihakan pembangunan sektor kelautan sangat jelas terlihat.
"Waktu saya menjadi menteri itu sudah ada pergeseran orientasi pembangunan, makanya pada waktu itu kita punya gebrakan waktu itu, yaitu menjadikan Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember menjadi Hari Nusantara pada waktu jaman Gus Dur dan pada jaman Bu Mega dicanangkan Gerbang Mina Bahari Gerakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan," tuturnya.
Sayangnya, saat ini orientasi pembangunan kelautan belum terlihat. Apalagi, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ( MP3EI) yang ditetapkan Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa koridornya masih bertumpu pada pembangunan di daratan.
"Kita lihat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang ditetapkan pemerintah, itu dari enam koridor dalam MP3EI hanya dua koridor yaitu koridor lima dan enam yang memperhatikan kelautan. Padahal, rata-rata provinsi di Indonesia mempunyai laut," kritiknya.
Ketua Umum DPP LDII KH Abdullah Syam mengatakan, hasil diskusi Forum Group Discussion Rekonseptualisasi Negara Maritim Indonesia ini akan ditawarkan kepada calon presiden dalam rapimnas LDII yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini.
"Kelautan ini sumber daya yang memang potensial untuk dikelola dan kasus-kasus illegal fishing barangkali ke depan presiden kita bisa memperbaiki dan lebih berorientasi pada dunia maritim dan legislatif juga mendukungnya," harapnya.
(maf)
