Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Komisi X sesalkan ada politisasi dunia pendidikan
Komisi X sesalkan ada politisasi dunia pendidikan
A
A
A
Sindonews.com - Munculnya nama calon presiden (Capres) dari PDIP Joko Widodo dalam lembar soal Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Menegah Atas (SMA) terus menuai kritik.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS Ahmad Zainuddin menyesalkan, UN sudah dijadikan ajang kampanye dan politisasi lembaga pendidikan.
Menurutnya, dengan alasan apapun tidak dibenarkan adanya upaya sosialisasi atau kampanye politik di lingkungan sekolah.
"Apalagi jika hal itu dilakukan dalam soal Ujian Nasional SMA/SMK, karena sangat dikhawatirkan ada upaya penggiringan opini yang dapat menguntungkan ataupun dapat mendiskreditkan pihak tertentu yang dijadikan obyek pada soal tersebut," ujarnya melalui rilis yang dterima Sindonews, Selasa (15/4/2014).
Demikian dikatakan Ahmad Zainuddin, ketika menanggapi adanya soal nomor 13 dan nomor 14 UN tingkat SMA/SMK yang memuat soal tentang biografi salah seorang tokoh yang menjadi kandidat dalam Pilpres pada bulan Juli mendatang.
Menurutnya, materi tentang biografi tokoh itu tidak masalah dimunculkan dalam soal UNl. Akan tetapi pemunculan biografi tokoh yang menjadi kontestan politik pada masa sekarang ini tentu sangat rentan dengan tujuan tertentu.
Zainuddin menyayangkan, hal ini terjadi dan berharap untuk materi ujian tentang biografi tokoh seharusnya dapat mengambil contoh biografi tokoh yang lain. “Kan masih banyak tokoh berprestasi lain yang tidak terkait dengan kontestan politik saat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, hal seperti ini adalah kejadian berulang, dimana beberapa waktu yang lalu terdapat upaya mendiskreditkan pihak tertentu dalam soal Ujian Kenaikan Kelas (UKK) untuk tingkat XI SMK di Kabupaten Bogor. Di dalam soal nomor 50 pelajaran Bahasa Indonesia, di mana materi yang dijadikan soalnya adalah kasus penyitaan mobil seorang tokoh politik.
Untuk itu Zainuddin mendesak Kemendikbud untuk mengusut tuntas permasalahan ini, agar nantinya tidak ada lagi politisasi dalam dunia pendidikan dengan alasan apa pun. “Menteri Nuh harus bertanggung jawab penuh akan hal ini,” pungkasnya.
Baca berita:
Komisi X protes keras nama Jokowi di soal UN
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS Ahmad Zainuddin menyesalkan, UN sudah dijadikan ajang kampanye dan politisasi lembaga pendidikan.
Menurutnya, dengan alasan apapun tidak dibenarkan adanya upaya sosialisasi atau kampanye politik di lingkungan sekolah.
"Apalagi jika hal itu dilakukan dalam soal Ujian Nasional SMA/SMK, karena sangat dikhawatirkan ada upaya penggiringan opini yang dapat menguntungkan ataupun dapat mendiskreditkan pihak tertentu yang dijadikan obyek pada soal tersebut," ujarnya melalui rilis yang dterima Sindonews, Selasa (15/4/2014).
Demikian dikatakan Ahmad Zainuddin, ketika menanggapi adanya soal nomor 13 dan nomor 14 UN tingkat SMA/SMK yang memuat soal tentang biografi salah seorang tokoh yang menjadi kandidat dalam Pilpres pada bulan Juli mendatang.
Menurutnya, materi tentang biografi tokoh itu tidak masalah dimunculkan dalam soal UNl. Akan tetapi pemunculan biografi tokoh yang menjadi kontestan politik pada masa sekarang ini tentu sangat rentan dengan tujuan tertentu.
Zainuddin menyayangkan, hal ini terjadi dan berharap untuk materi ujian tentang biografi tokoh seharusnya dapat mengambil contoh biografi tokoh yang lain. “Kan masih banyak tokoh berprestasi lain yang tidak terkait dengan kontestan politik saat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, hal seperti ini adalah kejadian berulang, dimana beberapa waktu yang lalu terdapat upaya mendiskreditkan pihak tertentu dalam soal Ujian Kenaikan Kelas (UKK) untuk tingkat XI SMK di Kabupaten Bogor. Di dalam soal nomor 50 pelajaran Bahasa Indonesia, di mana materi yang dijadikan soalnya adalah kasus penyitaan mobil seorang tokoh politik.
Untuk itu Zainuddin mendesak Kemendikbud untuk mengusut tuntas permasalahan ini, agar nantinya tidak ada lagi politisasi dalam dunia pendidikan dengan alasan apa pun. “Menteri Nuh harus bertanggung jawab penuh akan hal ini,” pungkasnya.
Baca berita:
Komisi X protes keras nama Jokowi di soal UN
(kri)
Explore More