Bawaslu akui penghitungan suara tahapan paling rawan
Selasa, 08 April 2014 - 12:51 WIB
Bawaslu akui penghitungan suara tahapan paling rawan
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar bertindak cermat dan teliti saat menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu Legislatif.
"Penghitungan suara adalah tahapan paling krusial," kata Ketua Bawaslu Muhammad Al Hamid di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (8/4/2014).
Muhammad mengatakan, Bawaslu melalui Panitia Pengawas Lapangan (PPL) bakal membantu petugas KPPS untuk mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai. Dia meminta, para petugas baik dari KPU maupun Panwaslu agar tak bertindak bodoh saat menghitung suara. Sebab, waktu penghitungan merupakan yang paling banyak menyedot perhatian publik.
"Tapi yang paling rawan adalah proses kotak suara menuju rekapitulasi," ujar Muhammad.
Sementara itu, Bawaslu pun mengaku bakal memberikan peran kepada 'Gerakan Sejuta Relawan' yang sudah dibentuk untuk membatu pengawasan. Namun, peran relawan hanya sebatas melaporkan jika ditemukan dugaan kecurangan pemilu.
"Relawan adalah bagian dari pengawas. Jika ada temuan pelanggaran, dia akan lapor PPL, dan PPL akan menindak," tegasnya.
Sekadar informasi, berdasarkan urutannya, hasil penghitungan secara manual dari masing-masing TPS akan di rekapitulasi ke tingkat kelurahan (PPS), kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan (PPK), sebelum di rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan terakhir rekapitulasi ke tingkat pusat dengan total waktu selama 30 hari setelah pemungutan suara.
"Penghitungan suara adalah tahapan paling krusial," kata Ketua Bawaslu Muhammad Al Hamid di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (8/4/2014).
Muhammad mengatakan, Bawaslu melalui Panitia Pengawas Lapangan (PPL) bakal membantu petugas KPPS untuk mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai. Dia meminta, para petugas baik dari KPU maupun Panwaslu agar tak bertindak bodoh saat menghitung suara. Sebab, waktu penghitungan merupakan yang paling banyak menyedot perhatian publik.
"Tapi yang paling rawan adalah proses kotak suara menuju rekapitulasi," ujar Muhammad.
Sementara itu, Bawaslu pun mengaku bakal memberikan peran kepada 'Gerakan Sejuta Relawan' yang sudah dibentuk untuk membatu pengawasan. Namun, peran relawan hanya sebatas melaporkan jika ditemukan dugaan kecurangan pemilu.
"Relawan adalah bagian dari pengawas. Jika ada temuan pelanggaran, dia akan lapor PPL, dan PPL akan menindak," tegasnya.
Sekadar informasi, berdasarkan urutannya, hasil penghitungan secara manual dari masing-masing TPS akan di rekapitulasi ke tingkat kelurahan (PPS), kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan (PPK), sebelum di rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan terakhir rekapitulasi ke tingkat pusat dengan total waktu selama 30 hari setelah pemungutan suara.
(kri)
