Lembaga survei diminta beri pendidikan politik
Senin, 07 April 2014 - 14:14 WIB
Lembaga survei diminta beri pendidikan politik
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin berharap, agar lembaga survei memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat melalui survei, yang tak melulu mengedepankan faktor popularitas.
Menurut Lukman, sebaiknya lembaga survei membuat model survei tentang program kerja setiap calon presiden (capres) yang ditawarkan kepada masyarakat.
"Ini karena lembaga survei mengedepankan popularitas saja tanpa masyarakat diberikan edukasi yang cukup, apa yang ditawarkan para calon pemimpin tersebut," ungkap Lukman, saat diskusi Capres/Cawapres Pilihan Santri, di Hotel Acacia, Matraman, Jakarta pusat (7/4/2014).
Dia melanjutkan, imbas dari survei yang mengedepankan tingkat popularitas dan elektabilitas calon, membuat masyarakat cenderung bingung menentukan calon terbaik yang diusung partai politik (parpol).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, kebiasaan lembaga survei yang menyuguhkan faktor popularitas, membuat pemilih dengan calon pemimpinnya termasuk parpol, menjadi terputus.
"Idealnya, ada kesamaan antara mimpi antara rakyat dengan pemimpinnya. Sekarang malah digantikan politik wani piro. Dan itulah yang akhirnya paling diminati," tambahnya.
Karena itu, hasilnya masyarakat mudah terjebak dengan pemberitaan yang berkembang di media massa. Bahwa untuk memilih capres hanya ditentukan oleh tingkat popularitas dan elektabilitas calon.
"Meski kita enggak tahu apakah pemimpin yang populer itu, membawa negara sebesar Indonesia itu mau kemana," tutupnya.
Menurut Lukman, sebaiknya lembaga survei membuat model survei tentang program kerja setiap calon presiden (capres) yang ditawarkan kepada masyarakat.
"Ini karena lembaga survei mengedepankan popularitas saja tanpa masyarakat diberikan edukasi yang cukup, apa yang ditawarkan para calon pemimpin tersebut," ungkap Lukman, saat diskusi Capres/Cawapres Pilihan Santri, di Hotel Acacia, Matraman, Jakarta pusat (7/4/2014).
Dia melanjutkan, imbas dari survei yang mengedepankan tingkat popularitas dan elektabilitas calon, membuat masyarakat cenderung bingung menentukan calon terbaik yang diusung partai politik (parpol).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, kebiasaan lembaga survei yang menyuguhkan faktor popularitas, membuat pemilih dengan calon pemimpinnya termasuk parpol, menjadi terputus.
"Idealnya, ada kesamaan antara mimpi antara rakyat dengan pemimpinnya. Sekarang malah digantikan politik wani piro. Dan itulah yang akhirnya paling diminati," tambahnya.
Karena itu, hasilnya masyarakat mudah terjebak dengan pemberitaan yang berkembang di media massa. Bahwa untuk memilih capres hanya ditentukan oleh tingkat popularitas dan elektabilitas calon.
"Meski kita enggak tahu apakah pemimpin yang populer itu, membawa negara sebesar Indonesia itu mau kemana," tutupnya.
(maf)
