Mangkir panggilan Bawaslu, PDIP kritik SBY

Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat terhadap panggilan Bawaslu atas dugaan penyalahgunaan fasilitas negara sangat tidak sejalan upaya menegakkan pemilu yang lebih demokratis dan berkeadilan.

"Dalih yang diberikan oleh Juru Bicara Presiden bahwa pemanggilan tersebut dikatakan tidak relevan dengan adanya pengecualiaan bagi presiden karena ada hak-hak yang melekat merupakan bentuk pencampuradukan antara posisi SBY sebagai Presiden dan sebagai ketua umum Partai Demokrat," kata Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo kepada SINDO, Sabtu (5/4/2014).

Menurut Tjahjo, sebagai ketua umum Partai Demokrat, SBY sama sekali tidak diizinkan menggunakan fasilitas negara seperti pesawat kepresidenan untuk berkampanye di Lampung. Karena itu, dia sependapat ketika hal itu menjadi materi gugatan sebagaimana disampaikan oleh Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti.

PDIP, kata Tjahjo, mendukung sepenuhnya terhadap upaya KPU dan Bawaslu guna memastikan pemilu berjalan secara lebih demokratis, dan lebih fair, termasuk dari berbagai bentuk ketidakadilan akibat penyalahgunaan fasilitas negara tersebut.

Harusnya, kata Tjahjo, berbagai bentuk klarifikasi yang dilakukan pihak Istana, seharusnya dilakukan di Bawaslu. Sebagaimana halnya pernah dilakukan oleh Bawaslu ketika memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Pemilu 2009 yang lalu.

"Marilah kita wujudkan keteladanan dan sikap kenegarawanan untuk menghormati institusi penyelenggara pemilu," tegas anggota Komisi I DPR ini.