ICW nilai polemik bansos karena konflik kepentingan
ICW nilai polemik bansos karena konflik kepentingan
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai dana bantuan sosial (bansos) di seluruh kementerian yang melonjak tajam dari kurun 2011 hingga 2014 terjadi, akibat konflik kepentingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menyatakan, sejak awal ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengkonsolidasikan anggaran di kementerian untuk kepentingan politik.
Salah satu yang paling utama adalah, bansos yang tengah disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, dana bansos di sejumlah kementerian jelas merupakan anggaran yang rawan disalahgunakan.
Salah satu indikasinya yakni, dana bansos tersebut bisa dipergunakan untuk Pemilu 2014. Apalagi banyak kementerian yang dipimpin kader partai politik (parpol).
"SBY juga ada konflik kepentingan, presiden sekaligus ketua umum partai. Menteri-menterinya dari parpol juga," kata Abdullah dalam diskusi Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) di Wisma Kodel, Jakarta, Rabu (2/4/14).
Dari temuan ICW, dana bansos di seluruh kementerian dan lembaga naik secara tajam sejak 2011. Abdullah menguraikan, 2011 dana bansos dianggarkan Rp77 triliun.
"Tetapi pada 2012 naik menjadi Rp80 triliun. Tahun berikutnya menjadi Rp82 triliun. Yang paling signifikan kata dia, terjadi pada 2014. Anggaran Rp55 triliun meningkat mencapai Rp91,8 triliun," ungkap Abdullah.
Dia menjelaskan, tapi mekanisme perubahan dana bansos ini tidak dilakukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014. Perubahan dan pelaksaannya dilaksanakan dengan menggunakan payung hukum, Peraturan Presiden (Perpres).
"Perubahan ini ada nuansa politisi untuk konsolidsi kebijakan negara. Ini sengaja dibuat kepentingan politik. Apalagi peningkatan dana bansos ini mendekati Pemilu 2014 ini," tandasnya.
Sebelumnya, dari hasil kajian Direktorat Litbang KPK, ada 14 kementerian atau lembaga yang mengalami peningkatan signifikan terkait dana bansos. KPK bahkan menemukan kecenderungan terjadi kenaikan angka bansos tahun sebelumnya dengan tahun ini.
Di antara 14 kementerian itu ada Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bahkan ada Rp3 triliun sebagai dana cadangan yang dialokasikan.
Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menyatakan, sejak awal ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengkonsolidasikan anggaran di kementerian untuk kepentingan politik.
Salah satu yang paling utama adalah, bansos yang tengah disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, dana bansos di sejumlah kementerian jelas merupakan anggaran yang rawan disalahgunakan.
Salah satu indikasinya yakni, dana bansos tersebut bisa dipergunakan untuk Pemilu 2014. Apalagi banyak kementerian yang dipimpin kader partai politik (parpol).
"SBY juga ada konflik kepentingan, presiden sekaligus ketua umum partai. Menteri-menterinya dari parpol juga," kata Abdullah dalam diskusi Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) di Wisma Kodel, Jakarta, Rabu (2/4/14).
Dari temuan ICW, dana bansos di seluruh kementerian dan lembaga naik secara tajam sejak 2011. Abdullah menguraikan, 2011 dana bansos dianggarkan Rp77 triliun.
"Tetapi pada 2012 naik menjadi Rp80 triliun. Tahun berikutnya menjadi Rp82 triliun. Yang paling signifikan kata dia, terjadi pada 2014. Anggaran Rp55 triliun meningkat mencapai Rp91,8 triliun," ungkap Abdullah.
Dia menjelaskan, tapi mekanisme perubahan dana bansos ini tidak dilakukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014. Perubahan dan pelaksaannya dilaksanakan dengan menggunakan payung hukum, Peraturan Presiden (Perpres).
"Perubahan ini ada nuansa politisi untuk konsolidsi kebijakan negara. Ini sengaja dibuat kepentingan politik. Apalagi peningkatan dana bansos ini mendekati Pemilu 2014 ini," tandasnya.
Sebelumnya, dari hasil kajian Direktorat Litbang KPK, ada 14 kementerian atau lembaga yang mengalami peningkatan signifikan terkait dana bansos. KPK bahkan menemukan kecenderungan terjadi kenaikan angka bansos tahun sebelumnya dengan tahun ini.
Di antara 14 kementerian itu ada Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bahkan ada Rp3 triliun sebagai dana cadangan yang dialokasikan.
(maf)
Explore More