IPW kritik perlakuan khusus Polri terhadap Jokowi
IPW kritik perlakuan khusus Polri terhadap Jokowi
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan Polri jangan mau dipolitisasi atau ditarik-tarik ke kancah politik oleh capres tertentu. Polri diharapkan konsentrasi dan profesional serta independen dalam menjaga stabilitas kamtibmas sepanjang proses Pemilu 2014.
Untuk itu, IPW mendesak Polri agar menjelaskan secara transparan, apa dan bagaimana proses penambahan aparat pengawalan yang dilakukan Polri terhadap Jokowi, yang merupakan capres PDIP.
"Hal ini agar tidak muncul kecurigaan publik bahwa Polri berpihak kepada capres tertentu, yakni Jokowi," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui rilis yang diterima Sindonews, Rabu (2/4/2014).
IPW menduga, penambahan jumlah personel pengawalan polisi untuk Gubernur DKI Jakarta itu merupakan permintaan Jokowi atau orang-orangnya. Pengawalan yang dilakukan pada Jokowi saat ini belum terkait dengan sistem pengamanan Polri kepada para kandidat capres.
"Soalnya, jadwal pendaftaran capres belum dibuka. Artinya, Jokowi baru pada tahap capres partainya sendiri, PDIP dan belum capres untuk Pilpres 2014. Sehingga pengawalannya belum menjadi tanggung jawab negara," tegasnya.
Dilanjutkannya, sedangkan pengawalan Jokowi sebagai gubernur tentunya tidak sebanyak itu. Jadi bisa dipastikan diperkuatnya pengawalan dari enam personel menjadi 12 personel Polri untuk Jokowi merupakan permintaan dan dibiayai Jokowi.
"Dipahami penambahan jumlah pengawalan itu tentu tak terlepas dari pencalonannya sebagai capres oleh PDIP. Artinya, setelah Jokowi dicalonkan situasi politik tanah air makin menunjukkan eskalasi politik yang kian tinggi," jelas Neta.
Menurutnya, bisa jadi hal ini membuat Jokowi dan PDIP merasa perlu meminta aparat keamanan melakukan penjagaan secara intens maupun melakukan pengawalan ketat. Hal itu tidak masalah asal Polri memberi penjelasan secara tranparan.
Jika tidak, tambahnya, Polri bisa dinilai telah dipolitisasi. Sebab, penambahan pengawalan itu bisa dijadikan pencitraan seolah ada potensi ancaman terhadap Jokowi.
"Situasi ini jelas memojokkan Polri dan mengangkat citra Jokowi sebagai pihak yang terancam atau terzalimi," pungkasnya.
Untuk itu, IPW mendesak Polri agar menjelaskan secara transparan, apa dan bagaimana proses penambahan aparat pengawalan yang dilakukan Polri terhadap Jokowi, yang merupakan capres PDIP.
"Hal ini agar tidak muncul kecurigaan publik bahwa Polri berpihak kepada capres tertentu, yakni Jokowi," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui rilis yang diterima Sindonews, Rabu (2/4/2014).
IPW menduga, penambahan jumlah personel pengawalan polisi untuk Gubernur DKI Jakarta itu merupakan permintaan Jokowi atau orang-orangnya. Pengawalan yang dilakukan pada Jokowi saat ini belum terkait dengan sistem pengamanan Polri kepada para kandidat capres.
"Soalnya, jadwal pendaftaran capres belum dibuka. Artinya, Jokowi baru pada tahap capres partainya sendiri, PDIP dan belum capres untuk Pilpres 2014. Sehingga pengawalannya belum menjadi tanggung jawab negara," tegasnya.
Dilanjutkannya, sedangkan pengawalan Jokowi sebagai gubernur tentunya tidak sebanyak itu. Jadi bisa dipastikan diperkuatnya pengawalan dari enam personel menjadi 12 personel Polri untuk Jokowi merupakan permintaan dan dibiayai Jokowi.
"Dipahami penambahan jumlah pengawalan itu tentu tak terlepas dari pencalonannya sebagai capres oleh PDIP. Artinya, setelah Jokowi dicalonkan situasi politik tanah air makin menunjukkan eskalasi politik yang kian tinggi," jelas Neta.
Menurutnya, bisa jadi hal ini membuat Jokowi dan PDIP merasa perlu meminta aparat keamanan melakukan penjagaan secara intens maupun melakukan pengawalan ketat. Hal itu tidak masalah asal Polri memberi penjelasan secara tranparan.
Jika tidak, tambahnya, Polri bisa dinilai telah dipolitisasi. Sebab, penambahan pengawalan itu bisa dijadikan pencitraan seolah ada potensi ancaman terhadap Jokowi.
"Situasi ini jelas memojokkan Polri dan mengangkat citra Jokowi sebagai pihak yang terancam atau terzalimi," pungkasnya.
(kri)
Explore More