KPU & Bawaslu dinilai lemah awasi dana bansos
Rabu, 02 April 2014 - 10:19 WIB
KPU & Bawaslu dinilai lemah awasi dana bansos
A
A
A
Sindonews.com - Penyaluran dan pengunaan dana bantuan sosial (bansos) terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Apalagi saat ini dalam momentum kampanye, sehingga penggunaan dana bansos patut dicermati.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi dana bantuan sosial (bansos) untuk kampanye masih lemah.
"Peran lembaga pemilu masih lemah dalam mengantipasi isu politik uang yang berasal dari uang negara," kata Direktur Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (2/4/2014).
Muhammad mengungkapkan, khusus untuk Bawaslu, dinilainya tidak kreatif dalam mengawasi politik uang yang bersumber dari anggaran negara. "Mereka selalu menunggu isu politik uang dari publik," tegasnya.
Dengan sikap itu, Uchok menilai, lembaga pemilu masih kalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perannya untuk ikut memastikan, tidak ada dana bansos yang digunakan untuk kampanye peserta Pemilu 2014.
"Malahan lebih berperan KPK daripada Bawaslu," pungkasnya.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi dana bantuan sosial (bansos) untuk kampanye masih lemah.
"Peran lembaga pemilu masih lemah dalam mengantipasi isu politik uang yang berasal dari uang negara," kata Direktur Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (2/4/2014).
Muhammad mengungkapkan, khusus untuk Bawaslu, dinilainya tidak kreatif dalam mengawasi politik uang yang bersumber dari anggaran negara. "Mereka selalu menunggu isu politik uang dari publik," tegasnya.
Dengan sikap itu, Uchok menilai, lembaga pemilu masih kalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perannya untuk ikut memastikan, tidak ada dana bansos yang digunakan untuk kampanye peserta Pemilu 2014.
"Malahan lebih berperan KPK daripada Bawaslu," pungkasnya.
(maf)
