BPK diminta audit dana kampanye SBY
BPK diminta audit dana kampanye SBY
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mengaudit anggaran kampanye dirinya.
"Saya akan undang BPK untuk audit anggaran kampanye saya. Mana yang menjadi tugas kewajiban negara dan mana yang sepenuhnya menggunakan dana kampanye dan bukan anggaran negara," kata Presiden SBY dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Hal demikian, menurut dia, supaya masyarakat mengetahui secara jelas. Selain itu, dia juga meminta agar dana kampanye para pejabat negara, menteri maupun kepala daerah, diaudit.
"Saya minta BPK sungguh mengaudit anggaran itu, agar masyarakat tidak mencurigai. Saya minta Mendagri untuk melakukan hal yang sama dengan saya, antara gubernur dan wali kota, menteri dan pejabat negara lainnya. Saya ingin semua tertib," tuturnya.
Maka dari itu, dia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu tugas BPK. "Intinya, yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan aturan, tidak boleh digunakan," pungkasnya.
"Saya akan undang BPK untuk audit anggaran kampanye saya. Mana yang menjadi tugas kewajiban negara dan mana yang sepenuhnya menggunakan dana kampanye dan bukan anggaran negara," kata Presiden SBY dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Hal demikian, menurut dia, supaya masyarakat mengetahui secara jelas. Selain itu, dia juga meminta agar dana kampanye para pejabat negara, menteri maupun kepala daerah, diaudit.
"Saya minta BPK sungguh mengaudit anggaran itu, agar masyarakat tidak mencurigai. Saya minta Mendagri untuk melakukan hal yang sama dengan saya, antara gubernur dan wali kota, menteri dan pejabat negara lainnya. Saya ingin semua tertib," tuturnya.
Maka dari itu, dia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu tugas BPK. "Intinya, yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan aturan, tidak boleh digunakan," pungkasnya.
(maf)
Explore More