SBY: Pemilu belum dimulai kok disimpulkan curang
Selasa, 01 April 2014 - 11:56 WIB
SBY: Pemilu belum dimulai kok disimpulkan curang
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons adanya tudingan sejumlah pihak yang mengatakan, Pemilu 2014 dipastikan terjadi adanya kecurangan.
"Berkaitan dengan kecurangan pemilu. Pemilu belum dimulai, kok sudah disimpulkan pasti curang," kata Presiden SBY dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Dirinya pun bertanya balik, siapa yang dimaksud melakukan kecurangan dalam pemilu tersebut. "Pemerintah itu siapa, di ruangan ini, hampir semua partai politik (parpol) ada. Di kepala daerah, semua parpol ada," ucapnya.
Selain itu, dia juga mengaku mendengar isu intimidasi dan paksaan di daerah. Isu tersebut tentang adanya pemerintah daerah yang memaksa warganya untuk mencoblos suatu parpol. Oleh karena itu, dia mengajak jajarannya untuk memastikan sistem pengawasan dapat berjalan baik.
"Jajaran Bawaslu dan Polri sangat aktif melakukan tugas. Masyarakat dan pers pun bisa berkontribusi. Mendagri bisa berkomunikasi dengan jajarannya, termasuk bupati atau wali kota. Dengarkan aduan rakyat, yang melakukan intimidasi dan paksaan, coblos partai ini," tuturnya.
"Berkaitan dengan kecurangan pemilu. Pemilu belum dimulai, kok sudah disimpulkan pasti curang," kata Presiden SBY dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Dirinya pun bertanya balik, siapa yang dimaksud melakukan kecurangan dalam pemilu tersebut. "Pemerintah itu siapa, di ruangan ini, hampir semua partai politik (parpol) ada. Di kepala daerah, semua parpol ada," ucapnya.
Selain itu, dia juga mengaku mendengar isu intimidasi dan paksaan di daerah. Isu tersebut tentang adanya pemerintah daerah yang memaksa warganya untuk mencoblos suatu parpol. Oleh karena itu, dia mengajak jajarannya untuk memastikan sistem pengawasan dapat berjalan baik.
"Jajaran Bawaslu dan Polri sangat aktif melakukan tugas. Masyarakat dan pers pun bisa berkontribusi. Mendagri bisa berkomunikasi dengan jajarannya, termasuk bupati atau wali kota. Dengarkan aduan rakyat, yang melakukan intimidasi dan paksaan, coblos partai ini," tuturnya.
(maf)
