Buru-buru berasumsi, KPI terkesan juru bicara Jokowi
Buru-buru berasumsi, KPI terkesan juru bicara Jokowi
A
A
A
Sindonews.com - Sikap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait iklan ‘Kutagih Janjimu’ di beberapa stasiun televisi nasional yang bernada menyudutkan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan. KPI dinilai terlalu reaktif dan terkesan tidak netral.
Menurut Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin, KPI sebaiknya berhati-hati dalam membuat penilaian terhadap suatu isi siaran atau iklan bermuatan politik yang ditayangkan di televisi.
"Saya menyayangkan adanya pernyataan dari Wakil Ketua KPI (Idy Muzayyad) dalam acara jumpa pers di Kantor Bawaslu kemarin (28/3/2014). KPI seperti terlalu reaktif dalam menanggapi penayangan iklan 'Kutagih Janjimu' itu, karena secara terburu-buru menyimpulkan tayangan tersebut sebagai iklan politik yang bermasalah," ujarnya dalam rilis yang diterima Sindonews, Senin 31 Maret 2014.
Dilanjutkannya, pihaknya setuju dengan KPI yang menyatakan bahwa untuk menampilkan gambar wajah seseorang dalam suatu iklan harus ada izin dari orang bersangkutan. Itu kode etik yang memang harus ditegakkan.
"Untuk sebagian saya setuju dengan KPI, tetapi pada beberapa bagian menurut saya penilaian KPI justru bersoal," tegasnya.
Masalahnya, kata Said, sekalipun kita dapat menduga bahwa Jokowi tidak mungkin memberi izin atas pemuatan gambarnya dalam tayangan itu, tetapi KPI belum pernah memanggil Jokowi untuk menanyakan perihal izin itu.
"Kok bisa KPI langsung menyimpulkan bahwa Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak pernah memberikan izin, sehingga iklan itu dianggap bermasalah? Padahal, Jokowi sendiri baru bersuara soal isu itu satu hari pasca KPI menyampaikan kesimpulannya."
"Apakah anggota KPI itu dukun yang bisa mengetahui jawaban Jokowi sebelum mendengar langsung dari yang bersangkutan? Kalau cara KPI dalam menilai isi siaran didasarkan pada asumsi, saya khawatir nanti publik keliru menganggap KPI sebagai juru bicara Jokowi," pungkasnya.
Menurut Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin, KPI sebaiknya berhati-hati dalam membuat penilaian terhadap suatu isi siaran atau iklan bermuatan politik yang ditayangkan di televisi.
"Saya menyayangkan adanya pernyataan dari Wakil Ketua KPI (Idy Muzayyad) dalam acara jumpa pers di Kantor Bawaslu kemarin (28/3/2014). KPI seperti terlalu reaktif dalam menanggapi penayangan iklan 'Kutagih Janjimu' itu, karena secara terburu-buru menyimpulkan tayangan tersebut sebagai iklan politik yang bermasalah," ujarnya dalam rilis yang diterima Sindonews, Senin 31 Maret 2014.
Dilanjutkannya, pihaknya setuju dengan KPI yang menyatakan bahwa untuk menampilkan gambar wajah seseorang dalam suatu iklan harus ada izin dari orang bersangkutan. Itu kode etik yang memang harus ditegakkan.
"Untuk sebagian saya setuju dengan KPI, tetapi pada beberapa bagian menurut saya penilaian KPI justru bersoal," tegasnya.
Masalahnya, kata Said, sekalipun kita dapat menduga bahwa Jokowi tidak mungkin memberi izin atas pemuatan gambarnya dalam tayangan itu, tetapi KPI belum pernah memanggil Jokowi untuk menanyakan perihal izin itu.
"Kok bisa KPI langsung menyimpulkan bahwa Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak pernah memberikan izin, sehingga iklan itu dianggap bermasalah? Padahal, Jokowi sendiri baru bersuara soal isu itu satu hari pasca KPI menyampaikan kesimpulannya."
"Apakah anggota KPI itu dukun yang bisa mengetahui jawaban Jokowi sebelum mendengar langsung dari yang bersangkutan? Kalau cara KPI dalam menilai isi siaran didasarkan pada asumsi, saya khawatir nanti publik keliru menganggap KPI sebagai juru bicara Jokowi," pungkasnya.
(kri)
Explore More