Parpol masih abaikan kualitas Caleg DPRD
Selasa, 01 April 2014 - 04:01 WIB
Parpol masih abaikan kualitas Caleg DPRD
A
A
A
Sindonews.com - Partai politik (parpol) dinilai masih mengabaikan kualitas calon legislator untuk tingkat DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Parpol cenderung memberikan perhatian yang besar untuk caleg-caleg DPR RI dibandingkan DPRD.
"Kesan yang tertangkap kuat, parpol mengutamakan DPR. Parpol tidak terlalu ini dengan DPRD," tutur Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng kepada SINDO, Senin 31 Maret kemarin.
Tingkat pendidikan yang seringkali hanya sekolah menengah belum mantang untuk berhadapan dengan eksekutif atau pemda yang notabene pendidikannya lebih tinggi. Lebih parah lagi, parpol kurang memberikan pendidikan politik sebelum mereka dicalonkan menjadi anggota DPRD.
"Dia berhadapan eksekutif yang kebanyakan lulusan master dan doktor. Idealnya pendidikan mendukung. Kalau memang tamatan sekolah menengah ada kaderisasi. Setidaknya parpol memberikan bekal bagi caleg-caleg DPRD untuk lebih siap dalam melaksanakan fungsinya," katanya.
Robert menilai, kualitas DPRD pemilu mendatang tidak akan berbeda dengan pemilu sebelumnya. Menurutnya pemilu mendatang hanya akan menjadi rutinitas biasa tanpa memberikan perubahan yang berarti dalam pemerintahan di daerah.
"Pasca 2004 otoritas DPRD tidak begitu kuat. Mayoritas DPRD kaderisasi belum mumpuni. Kapasitas dan otoritas mereka tidak mendukung. DPRD yang dihasilkan tidak maksimal dalam menjalankan fungsi keparlemenan," paparnya.
Kualitas DPRD yang sering asal-asalan terlihat dari pengalaman interaksinya dengan eksekutif atau pemerintah daerah. Selain itu banyaknya peraturan daerah (perda) bermasalah menjadi salah satu bukti buruknya kapasitas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi.
"Dinamika politik memang terjadi tetapi tidak produktif. Asal ramai aja. Kalau deadlock dengan bapeda (Badan Perencanaan Daerah) itu dianggap berhasil. Padahal belum tentu kebijakannya tepat," tuturnya.
Demokrasi lokal yang dibangun tidak diikuti dengan baik representasi lokal. Dalam hal ini sistem perwakilan yang diterapkan di daerah tidak efektif dan fungsional.
"Kapasitas DPRD tidak kuat. Integritas mereka juga buruk. Jadi mereka mainnya proyek, makanya banyak anggota DPRD punya CV," paparnya.
Mungkin cukup mudah menemukan caleg DPRD yang berkualitas di Jakarta ataupun pulau Jawa. Akan tetapi tidak untuk di daerah-daerah terpencil dan jauh. Selain itu, seringkali parpol lebih bekerja keras untuk pemilihan kepala daerah (pilkada).
Kualitas DPRD menjadi salah satu tantangan politik lokal dan parpol. Pasalnya banyaknya kewenangan yang dialihkan kepada daerah tetapi tidak diikuti dengan kualitas DPRD. Pasalnya di daerah, kepala daerahlah yang menguasai sumber daya.
"DPRD hanya ngomong besar dan ngomong keras saja cukup. Eksekutif kan yang mengalokasikan anggaran dan izin-izin usaha. Jadi lebih menarik," ungkapnya. Partai politik harus memikirkan bagaimana membangun kader yang nerkuali untuk disiapkan dalam politik lokal.
Wasekjen DPP Partai Golkar Azhar Romli mengatakan, persoalan pendidikan memang penting tidak hanya untuk DPRD bahkan juga untuk presiden. Tentunya perlu perencanaan revisi Undang-Undang Pemilu untuk mengubah pendidikan minimal.
"Itu di dalam UU kita memang minimal untuk jabatan publik masih SMA. Kita ada rencana revisi. Kalau presiden ini minimal S1. Bahkan ada orang yang hanya paket C," katanya.
Namun karena memang diatur di UU masih sekolah menengah tentunya perbaikan kader diatur oleh partai. Partai Golkar mengatakan caleg-caleg DPRD mayoritas lulusan sarjana. "Kita sudah lama rekruitmen S1. Orang memandang jabatan DPRD jabatan publik. Persoalan pendidikan, pengalaman dan ketokohan juga mempengaruhi," paparnya.
Kinerja DPRD tergantung pada iklim yang tercipta dengan pemerintah daerah. Namun, Azhar mengakui bahwa DPRD yang memiliki fungsi representasi belum melaksanakan tugasnya secara maksimal.
"Kadang kunjungan ke daerah, masyarakat menanyakan pembangunan yang harusnya cukup kabupaten/kota tapi malah ditembak pusat. Ini tidak berjalannya rakyat dan wakil rakyat," katanya.
Perda-perda yang bermasalah dan tumpang tindih dengan aturan di atasnya menjadi bukti kualitas DPRD yang dimiliki saat ini masih belum baik. Pendalaman pengetahuan di DPRD perlu didorong agar sebagai pembuat legislasi dipahami.
"Kesan yang tertangkap kuat, parpol mengutamakan DPR. Parpol tidak terlalu ini dengan DPRD," tutur Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng kepada SINDO, Senin 31 Maret kemarin.
Tingkat pendidikan yang seringkali hanya sekolah menengah belum mantang untuk berhadapan dengan eksekutif atau pemda yang notabene pendidikannya lebih tinggi. Lebih parah lagi, parpol kurang memberikan pendidikan politik sebelum mereka dicalonkan menjadi anggota DPRD.
"Dia berhadapan eksekutif yang kebanyakan lulusan master dan doktor. Idealnya pendidikan mendukung. Kalau memang tamatan sekolah menengah ada kaderisasi. Setidaknya parpol memberikan bekal bagi caleg-caleg DPRD untuk lebih siap dalam melaksanakan fungsinya," katanya.
Robert menilai, kualitas DPRD pemilu mendatang tidak akan berbeda dengan pemilu sebelumnya. Menurutnya pemilu mendatang hanya akan menjadi rutinitas biasa tanpa memberikan perubahan yang berarti dalam pemerintahan di daerah.
"Pasca 2004 otoritas DPRD tidak begitu kuat. Mayoritas DPRD kaderisasi belum mumpuni. Kapasitas dan otoritas mereka tidak mendukung. DPRD yang dihasilkan tidak maksimal dalam menjalankan fungsi keparlemenan," paparnya.
Kualitas DPRD yang sering asal-asalan terlihat dari pengalaman interaksinya dengan eksekutif atau pemerintah daerah. Selain itu banyaknya peraturan daerah (perda) bermasalah menjadi salah satu bukti buruknya kapasitas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi.
"Dinamika politik memang terjadi tetapi tidak produktif. Asal ramai aja. Kalau deadlock dengan bapeda (Badan Perencanaan Daerah) itu dianggap berhasil. Padahal belum tentu kebijakannya tepat," tuturnya.
Demokrasi lokal yang dibangun tidak diikuti dengan baik representasi lokal. Dalam hal ini sistem perwakilan yang diterapkan di daerah tidak efektif dan fungsional.
"Kapasitas DPRD tidak kuat. Integritas mereka juga buruk. Jadi mereka mainnya proyek, makanya banyak anggota DPRD punya CV," paparnya.
Mungkin cukup mudah menemukan caleg DPRD yang berkualitas di Jakarta ataupun pulau Jawa. Akan tetapi tidak untuk di daerah-daerah terpencil dan jauh. Selain itu, seringkali parpol lebih bekerja keras untuk pemilihan kepala daerah (pilkada).
Kualitas DPRD menjadi salah satu tantangan politik lokal dan parpol. Pasalnya banyaknya kewenangan yang dialihkan kepada daerah tetapi tidak diikuti dengan kualitas DPRD. Pasalnya di daerah, kepala daerahlah yang menguasai sumber daya.
"DPRD hanya ngomong besar dan ngomong keras saja cukup. Eksekutif kan yang mengalokasikan anggaran dan izin-izin usaha. Jadi lebih menarik," ungkapnya. Partai politik harus memikirkan bagaimana membangun kader yang nerkuali untuk disiapkan dalam politik lokal.
Wasekjen DPP Partai Golkar Azhar Romli mengatakan, persoalan pendidikan memang penting tidak hanya untuk DPRD bahkan juga untuk presiden. Tentunya perlu perencanaan revisi Undang-Undang Pemilu untuk mengubah pendidikan minimal.
"Itu di dalam UU kita memang minimal untuk jabatan publik masih SMA. Kita ada rencana revisi. Kalau presiden ini minimal S1. Bahkan ada orang yang hanya paket C," katanya.
Namun karena memang diatur di UU masih sekolah menengah tentunya perbaikan kader diatur oleh partai. Partai Golkar mengatakan caleg-caleg DPRD mayoritas lulusan sarjana. "Kita sudah lama rekruitmen S1. Orang memandang jabatan DPRD jabatan publik. Persoalan pendidikan, pengalaman dan ketokohan juga mempengaruhi," paparnya.
Kinerja DPRD tergantung pada iklim yang tercipta dengan pemerintah daerah. Namun, Azhar mengakui bahwa DPRD yang memiliki fungsi representasi belum melaksanakan tugasnya secara maksimal.
"Kadang kunjungan ke daerah, masyarakat menanyakan pembangunan yang harusnya cukup kabupaten/kota tapi malah ditembak pusat. Ini tidak berjalannya rakyat dan wakil rakyat," katanya.
Perda-perda yang bermasalah dan tumpang tindih dengan aturan di atasnya menjadi bukti kualitas DPRD yang dimiliki saat ini masih belum baik. Pendalaman pengetahuan di DPRD perlu didorong agar sebagai pembuat legislasi dipahami.
(hyk)
