Kemendikbud juga tolak penyaluran bansos melalui Kemensos
Jum'at, 28 Maret 2014 - 02:55 WIB
Kemendikbud juga tolak penyaluran bansos melalui Kemensos
A
A
A
Sindonews.com - Setelah secara tegas menolak saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan penyaluran dana bantuan sosial (bansos), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga menolak saran lainnya.
Mendikbud M Nuh menolak tegas saran KPK untuk menyalurkan dana bansos melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Nuh beralasan, segala urusan pembiayaan siswa dan sekolah ataupun guru itu masih menjadi ranah Kemendikbud. Apalagi tidak mudah untuk menyalurkannya yang melingkupi sekira 200.000 sekolah ataupun 3 juta guru.
Penegasan itu dituturkan M Nuh di Gedung Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis 27 Maret 2014.
Menurut dia, tidak semua dana bansos mesti diserahkan ke Kemensos. Terlebih dana bansos itu mengalir otomatis dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke provinsi lalu ke sekolah dan rekening guru.
Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto pun memuji pengelolaan anggaran di Kemendikbud yang terkoordinir dengan baik.
Sebelumnya, M Nuh menolak menahan penyaluran dana bansos, karena sebagian besar dana itu menjadi kebutuhan dasar siswa dan guru. Dana bansos di Kemendikbud itu terdiri dari bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan siswa miskin (BSM), beasiswa Bidikmisi, tunjangan guru, dan anggaran renovasi ruang kelas baru. Sehingga tidak etis menahan dana yang dibutuhkan penerimanya.
Nuh tidak ingin agenda pemilu ini malah menyandera hak orang miskin dan guru. Dia juga mengerti kekhawatiran KPK dana bansos yang rawan dipakai untuk pemilu. Namun Nuh memastikan, Kemendikbud tidak akan memakai dana tersebut untuk kepentingan politik praktis.
Baca:
Kemendikbud tolak tahan dana bansos
KPK surati SBY terkait pengelolaan dana bansos
Mendikbud M Nuh menolak tegas saran KPK untuk menyalurkan dana bansos melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Nuh beralasan, segala urusan pembiayaan siswa dan sekolah ataupun guru itu masih menjadi ranah Kemendikbud. Apalagi tidak mudah untuk menyalurkannya yang melingkupi sekira 200.000 sekolah ataupun 3 juta guru.
Penegasan itu dituturkan M Nuh di Gedung Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis 27 Maret 2014.
Menurut dia, tidak semua dana bansos mesti diserahkan ke Kemensos. Terlebih dana bansos itu mengalir otomatis dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke provinsi lalu ke sekolah dan rekening guru.
Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto pun memuji pengelolaan anggaran di Kemendikbud yang terkoordinir dengan baik.
Sebelumnya, M Nuh menolak menahan penyaluran dana bansos, karena sebagian besar dana itu menjadi kebutuhan dasar siswa dan guru. Dana bansos di Kemendikbud itu terdiri dari bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan siswa miskin (BSM), beasiswa Bidikmisi, tunjangan guru, dan anggaran renovasi ruang kelas baru. Sehingga tidak etis menahan dana yang dibutuhkan penerimanya.
Nuh tidak ingin agenda pemilu ini malah menyandera hak orang miskin dan guru. Dia juga mengerti kekhawatiran KPK dana bansos yang rawan dipakai untuk pemilu. Namun Nuh memastikan, Kemendikbud tidak akan memakai dana tersebut untuk kepentingan politik praktis.
Baca:
Kemendikbud tolak tahan dana bansos
KPK surati SBY terkait pengelolaan dana bansos
(hyk)
