Agung bantah pencopotan Jumhur karena politik
Kamis, 20 Maret 2014 - 09:28 WIB
Agung bantah pencopotan Jumhur karena politik
A
A
A
Sindonews.com - Pergantian Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat dinilai tidak ada sangkut paut dengan politik. Gatot Abdullah yang sebelumnya menjadi duta besar di beberapa negara Arab dinilai cukup berpengalaman untuk menggantikan Jumhur.
"Kita angkat beliau agar ada perubahan. Sejak 2007 Pak Jumhur sudah menjabat dan sudah lama. Jadi memang harus diganti, bukan karena ada pemilu," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta, Rabu 19 Maret 2014.
Agung mengatakan, dirinya tidak ingin mendengar ada TKI yang disiksa. Untuk itu, pengelolaan manajemen agar dapat para TKI mempunyai pengetahuan dan pendidikan sebelum diterjunkan ke negara tujuan.
Walaupun TKI adalah penghasil devisi, namun mereka tidak dapat dijadikan komoditas. Pasalnya, para TKI adalah manusia yang seharusnya menjadi pekerja yang profesional.
"Selama ini BNP2TKI belum dapat memberikan kerja yang maksimum. Maka dari waktu ke waktu diharapkan dapat diperbaiki," ucapnya.
Dari data yang dimilki Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ada sekira 3,3 juta TKI di luar negeri, sedangkan jumlah TKI yang ilegal mencapai 2-3 kali lipat. Karena banyak yang bekerja secara ilegal tanpa ada prosedur sesuai dengan ketetapan oleh kedua negara.
Ditambahkannya, sistem seleksi yang ketat, pendataan yang akurat serta pembekalan untuk menjadi pengalaman kerja di luar negeri, seperti permasalahan hukum, adat istiadat, kebiasaan, bahasa dan sistem yang harus diketahui TKI.
"Peningkatan kualitas kerja maka harus dibekali pengetahuan terkait hak-hak mereka di luar negara yang dituju," tegasnya.
"Kita angkat beliau agar ada perubahan. Sejak 2007 Pak Jumhur sudah menjabat dan sudah lama. Jadi memang harus diganti, bukan karena ada pemilu," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta, Rabu 19 Maret 2014.
Agung mengatakan, dirinya tidak ingin mendengar ada TKI yang disiksa. Untuk itu, pengelolaan manajemen agar dapat para TKI mempunyai pengetahuan dan pendidikan sebelum diterjunkan ke negara tujuan.
Walaupun TKI adalah penghasil devisi, namun mereka tidak dapat dijadikan komoditas. Pasalnya, para TKI adalah manusia yang seharusnya menjadi pekerja yang profesional.
"Selama ini BNP2TKI belum dapat memberikan kerja yang maksimum. Maka dari waktu ke waktu diharapkan dapat diperbaiki," ucapnya.
Dari data yang dimilki Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ada sekira 3,3 juta TKI di luar negeri, sedangkan jumlah TKI yang ilegal mencapai 2-3 kali lipat. Karena banyak yang bekerja secara ilegal tanpa ada prosedur sesuai dengan ketetapan oleh kedua negara.
Ditambahkannya, sistem seleksi yang ketat, pendataan yang akurat serta pembekalan untuk menjadi pengalaman kerja di luar negeri, seperti permasalahan hukum, adat istiadat, kebiasaan, bahasa dan sistem yang harus diketahui TKI.
"Peningkatan kualitas kerja maka harus dibekali pengetahuan terkait hak-hak mereka di luar negara yang dituju," tegasnya.
(kri)
